News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
60
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5dfdf83fc9518b4b4b0f330e/eks-pimpinan-kpk-hukuman-mati-tak-jamin-korupsi-berkurang
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif tak sepakat jika hukuman mati diterapkan kepada koruptor. Menurutnya, hukuman mati juga tak terbukti membuat tindakan korupsi berkurang. Syarif menyebut negara-negara yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), seperti Denmark, Norwegia, F
Lapor Hansip
21-12-2019 17:47

Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang

icon-verified-thread
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang

Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif tak sepakat jika hukuman mati diterapkan kepada koruptor. Menurutnya, hukuman mati juga tak terbukti membuat tindakan korupsi berkurang.

Syarif menyebut negara-negara yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru, serta Singapura tak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

"Siapa (negara) yang masih ada pidana matinya untuk koruptor? Tiongkok. Skor IPK Tiongkok berapa? 40. Kita 38. Jadi secara kalkulasi enggak ada hubungannya dengan IPK (tingkat korupsi) suatu negara dengan hadirnya pidana mati," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12).


Syarif juga menyatakan hukuman mati tak bisa mengurangi tingkat kejahatan di sebuah negara. Menurutnya, justru tingkat kejahatan tetap tinggi di negara yang menerapkan hukuman mati.

Ia lantas menyebut Indonesia sudah beberapa kali menerapkan hukuman mati dalam kasus narkoba. Namun, kata Syarif, peredaran narkoba masih saja terjadi di Tanah Air.

"Jadi bila dibilang (hukuman mati) membuat deterrent effect (efek jera) lebih banyak, itu dipertanyakan. Itu juga harus kita pikirkan," ujarnya.

Selain itu, Syarif mengatakan penerapan hukuman mati bakal mempersulit kerja sama antarnegara dalam mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, negara yang sudah menghapus hukuman mati tak akan mau memberikan bantuan.

Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang

mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan di Garuda Indonesia yang melibatkan Rolls-Royce, perusahaan asal Inggris. Menurutnya, Inggris tak akan membantu Indonesia jika menerapkan hukuman mati.

"Jadi nanti akan menyulitkan kerja sama antarnegara kalau pidana mati itu ada di dalam UU Tipikor," tuturnya.

Syarif menyatakan hukuman mati sebetulnya sudah di atur dalam UU Tipikor saat ini. Hukuman mati bisa dipakai jika perbuatan dilakukan berulang dan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan juga menilai hukuman mati belum terbukti efektif menimbulkan efek jera dan mengurangi tingkat korupsi. Menurutnya, sampai hari ini juga tak ada studi terkait efektifitas pidana mati.

"Saya lebih percaya pada, kalau kita bisa meningkatkan koruptor yang dihukum, sekalipun hukuman yang tidak terlalu berat itu akan jauh lebih efektif ketimbang ada seribu koruptor satu dipidana mati," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor selama rakyat berkehendak. Jokowi menyatakan pemerintah siap untuk memasukkan hukuman mati itu dalam UU Tipikor.
(fra/bmw)
sumber

******

Ada yang mau bela eks pimpinan KPK? Nah sekaranglah saatnya. 2 eks pimpinan KPK telah bicara soal penolakan hukuman mati bagi koruptor. Ini eks pimpinan KPK lho. Lembaga yang dianggap paling berani, paling suci, paling bersih, bagi sebagian orang yang suka merasa diri mereka sebagai pejuang keadilan dan pejuang agama.

Setelah 4 tahun berlalu dengan drama OTT, penyadapan, dan lain-lain, nyatanya KPK diisi oleh ayam sayur, bukan ayam petarung! Padahal kita menginginkan KPK diisi oleh orang yang tak punya rasa belas kasihan pada koruptor. Kita tak perlu artis yang suka menjadikan tindak perkara korupsi sebagai panggung bagi mereka yang mungkin punya niat lebih setelah mereka pensiun.

Nampaknya para eks pimpinan KPK telah membangkang terhadap perintah UU. Indonesia telah memiliki payung hukum yang memungkinkan mengganjar hukuman mati bagi koruptor. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya, maka pelakunya bisa dihukum mati.

Ini sebenarnya termasuk juga mereka yang menyalahgunakan dana bantuan kemanusiaan lewat pemgumpulan online yang justru dipakai untuk membiayai teroris di negara lain.

Nyatanya sudah ada beberapa kasus penyimpangan korupsi dana bantuan kemanusiaan atau bencana alam. Toh tak juga mampu untuk membawa mereka kedepan eksekutor hukuman mati.

Bicara soal Singapura sebagai negara Asia yang sukses memberantas korupsi dan mendapat indeks teratas, benarkah korupsi disana tidak diganjar hukuman mati?

Salah besar!

Nyatanya Singapura termasuk salah satu dari negara Asia selain Tiongkok, Vietnam dan Korea Utara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Dan Singapura pernah menghukum mati 1000 orang dalam kurun waktu 1994-1998. Para koruptor termasuk dalam bagian yang dihukum mati tersebut.

Lantas, apakah ada efek jera?
Pasti!
Lalu kenapa Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara masih saja mempunyai ranking buruk dalam indeks korupsi? Itu karena mereka tidak mempunya perangkat lembaga pencegahan korupsi seperti di Singapura dan Indonesia.

Dan pertanyaan menariknya, kenapa negara-negara dengan ranking terbaik justru ada di Eropa yang sangat menolak hukuman mati? Kembali lagi kepada budaya sebuah bangsa.
Ketika sebuah kedisiplinan telah menjadi budaya sejak kecil, maka untuk membentuk sebuah negara yang bersih akan semakin mudah. Dan pengajaran disiplin serta tanggungjawab pribadi sangat diutamakan di negara-negara seperti Finlandia. Kenapa muaranya? Pendidikan!

Sekarang, masih mau menolak hukuman mati? Bagaimana para pejuang anti korupsi yang suka berkoar-koar di sosial media menyerang pemerintah dan mendukung semua drama KPK era Saut dan Laode? Bungkam? Mencret lu!

Ayo! Dukung hukuman mati bagi koruptor!
Dukung perubahan UU mengenai hukuman mati bagi koruptor. Kalau masih saja seperti ini, biarpun malaikat yang menjadi pimpinan KPK, jangan harap Indonesia bersih.

Jamgan tanya disini berapa ranking pemberantasan korupsi di negara-negara Zazirah Arab. Blank. Datanya sedikit. Dan sama menyedihkannya. Hukuman pancung disana lebih senang mengurusi masalah pembunuhan, bukan masalah korupsi.

Ngopi dulu ah.


profile-picture
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan 5 lainnya memberi reputasi
6
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 3 dari 3
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang
22-12-2019 08:41
Ya jelas gak mau lah

Yg banyak korupsi kan partai situ....
Minimal bisa ngurangin jumlah koruptor, gak penuh2in sel penjara
emoticon-Cool
Diubah oleh banghindar
profile-picture
nomorelies memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ..
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang
22-12-2019 12:49
kata siapa...belom.juga dicoba
profile-picture
kingoftki memberi reputasi
1 0
1
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang
22-12-2019 14:22
Quote:Original Posted By combustor
@crusiodhik

Ane tadi sebenernya udah ngetik panjang lebar, trus entah skip salah pencet jadi terhapus semuanya

Jadi singkat aja

ente juga gamau kan kalau misal ga sengaja ngelukai orang terus ente di adili dengan dakwaan penganiyaan, padahal perbuatan ente tidak memenuhi unsur2 penganiayaan

Karena yang jelas jelas berbuat pun masih bisa lolos dari hukum atas nama subyektifitas dan atas nama kelengkapan alat bukti dan atas nama apalah apalah

Jadi semua orang pasti pengin banget secara gak sengaja nyenggol koruptor sampai jatuh tercebur ke kandang buaya dan tewas di mangsa, jadi gak kena pasal penganiayaan

emoticon-Big Grin


sekali lagi gan hukum bersifat subyektif itu dalam konteks hukum perdata, kalau hukum pidana tentu bersifat obyektif. korupsi itu hukum pidana, hukum acaranya pakai hk acara pidana

dalam hukum acara kelengkapan alat bukti merupakan keharusan, karena hakim dalam memutus dalam hal ini tindak pidana terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti.

dalam persidangan hakim harus meng-konstatir,konstituir dan mengkualifikasi untuk memutuskan dalam suatu perkara pada persidangan.

Quote:Original Posted By jaguarxj220
@crusiodhik

Khusus untuk poin keluarga harus bertanggung jawab:

Keluarga itu dalam perhitungan pajak diakui sebagai 1 kesatuan pribadi, seluruh kekayaan dan kewajiban dalam 1 keluarga dimasukkan dalam 1 daftar harta.

Keluarga inti (istri, suami, dan anak) dianggap 1 pribadi, dan dimungkinkan dirampas seluruh hartanya & dikenai hutang denda/uang pengganti.


tipikor itu hk pidana gantengg, hukum acaranya pakai hukum acara pidana. Hukum Pajak itu walaupun hk publik tapi dia bukan hukum pidana, peradilan pajak juga bukan pakai hukum acara pidana.

Kecuali ketentuan pidana uu perpajakan, maka dia masuk ranah hk pidana, hk acaranya pakai hk acara pidana

0 0
0
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang
22-12-2019 15:21
blom dicoba juga da berani klaim emoticon-Cape d...
0 0
0
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang
23-12-2019 12:20
Kalau kita pernah baca salahsatu trit di kaskus tentang perusahaan erick thohir yang bergerak di bidang event organizer bisa mendadak mendapatkan pekerjaan untuk mengisi acara garuda indonesia senilai 300juta

Kita semua tau bahwa itu adalah salah satu contoh percobaan untuk menjinak kan erick thohir

Dan di situ terlihat tumpulnya undang undang kita, karena hal semacam itu bahkan tidak tersentuh hukum samasekali

Dengan contoh semacam itu, masih jauh sekali sebelum kita sempat membahas kaitan nya dengan hukum pidana atau minimal barang bukti yang di butuhkan untuk menyeret ke ranah hukum

Itu baru contoh yang terekspose ke media

Yang tidak terekspose ke media...

Siapa yang tau sudah berapa banyak kekayaan negara yang melayang ke ke kantong keluarga besar dan supir kepercayaan nya

Itulah sebabnya kenapa di katakan hukuman mati, pemiskinan dan pencabutan hak politik seluruh keluarga besar akan memberikan efek jera yang maksimal bahan akan memberikan teror kepada pelaku korupsi lain

emoticon-Leh Uga
0 0
0
Eks Pimpinan KPK: Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang
23-12-2019 14:44
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Memang siapa yang bilang hukum pajak = hukum pidana..

@crusiodhik

Saya kan bilang seluruh harta & kewajiban menurut pajak dilaporkan dalam SPT

1. Jadi, penyitaan harta untuk terdakwa korupsi ya disesuaikan saja ke daftar yang ada di SPT sebagai reference.
Kalau masih kurang, tambahkan ke daftar kewajiban/hutang yang harus dibayar, paksa keluarganya untuk bayar.

Kalau keluarganya tidak mau ya gampang, istri/suaminya disuruh cerai saja.



Quote:Original Posted By combustor
@crusiodhik @jaguarxj220

Saya kan bilang seluruh harta & kewajiban menurut pajak dilaporkan dalam SPT

Jadi, penyitaan harta untuk terdakwa korupsi ya disesuaikan saja ke daftar yang ada di SPT sebagai reference.
Kalau masih kurang, tambahkan ke daftar kewajiban/hutang yang harus dibayar, paksa keluarganya untuk bayar.

Kalau keluarganya tidak mau ya gampang, istri/suaminya disuruh cerai saja.


Dari pendapat agan @jaguarxj220 ini saja kita sudah bisa simpulkan bahwa masih ada banyak celah untuk menyembunyikan harta hasil korupsi

2. Jaman sekarang ente gak akan percaya kalau ane sebutkan bahwa harta hasil korupsi bisa di titipkan kepada orang kepercayaan yang bahkan tidak punya hubungan kekeluargaan dengan tersangka

Sebagai tambahan, kita tau pasti bahwa masih banyak cara untuk mengelabui data dari SPT

3. Hukuman mati meski hanya berhasil menyasar tersangka sebagai korban tukar kepala, tapi tetap akan memberikan teror yang maksimal bagi para koruptor

4. Terutama bila hukuman di perluas dampaknya hingga pemiskinan dan pencabutan hak politik menyasar seluruh keluarga besar hingga dua generasi di masa depan

Siapa yang akan berani mempertaruhkan nasib hidup seluruh keluarga besar demi harta korupsi yang masih belum bisa di jamin keberhasilan nya

emoticon-Leh Uga


karena bahasan di thread ini mengenai tindak pidana korupsi gan, dimana tipikor itu merupakan hk pidana dan proses beracaranya menggunakan hk acara pidana.

1. gan coba pelajari lagi prinsip tanggung jawab dalam hukum pidana merupakan tanggungjawab pribadi, ga ada negara di dunia yang tanggungjawab pidana nya dapat dilimpahkan ke ahli waris atau orang lain. ane pake bahasa umumnya aja supaya kamu bisa paham mengenai tanggungjawab pribadi dalam hukum pidana: "siapa yang melakukan tindak pidana maka dia yang bertanggungjawab atas perbuatanya", ketika orang berbuat tindak pidana maka orang itu yang dihukum.

jadi bentuk hukuman kepada seseorang dalam hk pidana itu tidak dapat dilimpahkan ke orang lain termasuk ahli warisnya.


2.itu namanya tindak pidana pencucian uang gan, dan itu ga cuma terjadi di tipikor aja, terjadi juga di tindak pidana lain seperti narkotika, terorisme dsb, itu kalau dia tidak turut membantu suatu tindak pidana. kalau dia turut membantu suatu tindak pidana maka orang itu dapat di kenakan delik perbantuan, di setiap UU pidana pasti ada pasal perbantuan, misalnya kalau di UU TIPIKOR ada di Pasal 15

3. disini bottleneck nya diskusi di thread ini, agan belum memahami konsep hukum. orang yang dapat di jatuhi hukuman itu terdakwa, ketika sudah menjalani hukuman itu terpidana.

kalau agan tertarik mendalami TIPIKOR ada baiknya agan memahami lebih dulu apa itu tersangka,terdakwa atau terpidana, dan juga mengenai tanggungjawab dalam hk pidana, apa itu pidana pokok dan tambahan.


4. Suatu keinginan yang bagus kalau agan atau masyarakat unum ingin memberikan efek jera kepada terpidana kejahatan korupsi, tapi sebetulnya baik dimiskinkan atau pencabutan hak politik itu sudah di terapkan di indonesia,
bentuk pemisiskinan dan pencabutan hak politik terhadap terpidana TIPIKOR itu sudah ada di dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti, dan juga pencabutan hak-hak terntentu seperti hak politik. Bahkan di UU 31 tahun 1999tentang TIPIKOR, bentuk pidana tambahan lebih di pertegas lagi. Tapi mengenai tanggungjawab pidana yang dilimpahkan kepada ahli waris itu ga bisa gan, tanggungjawab pidana itu bersifat pribadi, ga ada di negara di dunia yang tanggungjawab pidananya dapat dilimpahkan. kalau pengen tahu lebih banyak coba agan cari artikel mengenai buku "philosophical foundation of criminal law".

Tapi bagaimanapun ane setuju kalau bentuk pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi itu belum sebanding dengan jumlah kerugian yang dihasilkan dari kejahatan korupsi.
Diubah oleh crusiodhik
profile-picture
combustor memberi reputasi
1 0
1
Lihat 2 balasan
Memuat data ..
Halaman 3 dari 3
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia