Jakarta, CNN Indonesia -- Kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah sakit. Data perseroan menyebutkan ekuitas tercatat negatif Rp23,92 triliun per September 2019.
Untuk memenuhi rasio solvabilitas atawa Risk Based Capital (RBC) 120 persen, Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun.

Penyakit Jiwasraya memberi pukulan bagi industri asuransi. Pasalnya, Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia yang merupakan lambang dari kelahiran industri asuransi jiwa.

Jiwasraya berdiri pada 31 Desember 1859, saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Mulanya, Jiwasraya bernama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij (NILLMIJ) van 1859.
Pada 1957, seluruh perusahaan asuransi jiwa milik Belanda di Indonesia dinasionalisasi, termasuk Jiwasraya. Tepatnya, 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 berubah nama menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958.

Pada 1 Januari 1961, sembilan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera dimana PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera sebagai inti perusahaan.

Setelah itu, perusahaan sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 23 Maret 1973.
Pada awal perjalanan, bisnis asuransi jiwa yang dijalankan Jiwasraya sebenarnya berjalan lancar. Namun, saat krisis moneter 1998 yang mengguncang ekonomi Indonesia, gelombang datang.

Maklum, nilai tukar rupiah yang menembus Rp16 ribu per dolar AS dari kisaran Rp2.362 per dolar AS membuat dunia perbankan dan jasa keuangan terpukul.
"Semua bank mengalami hal yang sama. Hanya saja bank mendapat pertolongan pemerintah, yaitu di-bail out habis-habisan. Sedang asuransi tidak," tulis Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dikutip dari laman resmi www.bumn.go.id.

Pengamat Asuransi yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menduga pukulan terjadi karena kala itu manajemen Jiwasraya tergoda mengalihkan investasi pada deposito dalam denominasi rupiah.
Pasalnya, pada krisis moneter bunga deposito dalam denominasi rupiah tembus 60 persen-70 persen. Ini berbanding terbalik dengan bunga deposito denominasi dolar AS sebesar 4 persen-5 persen. Di sisi lain, Jiwasraya memiliki banyak produk dengan mata uang dolar AS.

"Seharusnya kalau mau investasi yang prudent karena kewajiban dalam jatuh tempo dolar AS, investasinya juga dalam dolar AS. Sehingga terjadi mismatch besar sehingga waktu jatuh tempo polis tidak terbayar," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang pernah disampaikan mantan Direktur Pemasaran Jiwasraya De Yong. Usai krisis ia melakukan upaya restrukturisasi, salah satunya menghentikan pemasaran produk dengan mata uang dolar AS.

"Kami menutup 33 produk dari 40 produk yang ada. Dari situ, kami kemudian membuat produk yang sehat," tulis De Yong dikutip dari laman www.bumn.go.id.
Tekanan krisis 1998 tersebut menyisakan kewajiban bagi Jiwasraya sebesar Rp6,7 triliun. Namun demikian, prahara pada Jiwasraya pasca krisis 1998, mampu diredam oleh jajaran Direksi Jiwasraya periode 2008-2018 di bawah kepemimpinan Hendrisman Rahim.
Hendrisman dibantu oleh Indra Catarya Situmeang sebagai Direktur Pertanggungan, De Yong Adrian sebagai Direktur Pemasaran, dan Hary Prasetyo sebagai Direktur Keuangan. Dalam sebuah tulisan dari laman www.bumn.go.id. Hendrisman membeberkan strategi perseroan lepas dari jeratan utang dalam 4 tahun yang semula diprediksi selesai dalam 17 tahun.
Terdapat dua skema yang menjadi senjata utama perusahaan sembuh dari sakit yaitu reasuransi dan revaluasi untuk tujuan komersial atas semua aset yang dimiliki.

"Restrukturisasi di seluruh bidang, dari proses hulu ke hilir juga menjadi faktor penentu keberhasilan secara menyeluruh, serta komitmen seluruh jajaran Jiwasraya," tulis Hary Prasetyo.
Tepat pada 18 Agustus 2014, upaya Jiwasraya itu mendapatkan pujian dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Ia mengapresiasi Jiwasraya lantaran mampu 'merdeka' dari utang Rp6,7 triliun serta bangkit dari terpaan krisis moneter 1998.

Bahkan, pemerintah tidak melakukan penyuntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Sayangnya, penyakit Jiwasraya kini kambuh lagi.
Disebut kambuh lantaran sebetulnya kondisi Jiwasraya yang dielu-elukan pada 2014 belum sembuh total.

"Sehatnya belum 100 persen, artinya RBC belum mencapai 120 persen," kata Hotbonar Sinaga.

Sakit Jiwasraya mulai terendus pada Oktober 2018. Sakit tercium dari surat Jiwasraya kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk perihal keterlambatan pembayaran nilai tunai jatuh tempo polis JS Proteksi Plan.

Dalam surat itu, manajemen Jiwasraya menyampaikan perseroan mengalami tekanan likuiditas sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim jatuh tempo.Total klaim yang terpaksa ditunda tersebut mencapai Rp802 miliar.
JS Proteksi Plan merupakan produk asuransi jiwa milik Jiwasraya yang dijual melalui kerja sama dengan pihak perbankan (bancassurance).JS Proteksi Plan memberikan manfaat proteksi meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan sekaligus manfaat investasi kepada nasabah.

Produk ini dipasarkan melalui tujuh bank dengan bunga tinggi mencapai 13 persen per tahun. Dalam perkembangannya, jumlah polis jatuh tempo makin bertambah.
Data Jiwasraya menyebut klaim polis yang jatuh tempo pada periode Oktober-Desember 2019 sebesar Rp12,4 triliun.Berbeda dengan sakit sebelumnya, kondisi Jiwasraya saat ini lebih rumit.

Pasalnya, tekanan likuiditas adalah puncak dari gunung es atas persoalan keuangan Jiwasraya yang menahun. Persoalan Jiwasraya kali ini juga turut menyita perhatian Presiden Joko Widodo.

Kepala negara menyebut masalah keuangan Jiwasraya sudah berlangsung lama, bahkan sejak 10 tahun lalu. Meskipun demikian, ia menyatakan pemerintahannya akan tetap turun tangan membenahi persoalan asuransi BUMN tersebut.

"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali. Mungkin, 10 tahun lalu. Problem ini sudah, mungkin, tiga tahun, kami tahu dan ingin menyelesaikan masalahnya. Tetapi, ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi.

Maklum saja, jika Jokowi ikut menaruh perhatian. Selain nilai tunggakan polis yang fantastis, kasus ini juga menimbulkan korban dari warga negara Korea Selatan sebanyak kurang lebih 473 orang.
Tak hanya itu, pemerintah juga melibatkan peran penegak hukum untuk mengurai penyebab sakit Jiwasraya. Sebab, penyebab sakit kali ini diduga merupakan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) dari para manajemen Jiwasraya.

Hasil terbaru penyidikan Penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan investasi pada aset-aset berisiko.
Tujuannya, untuk memperoleh imbal hasil tinggi. Imbasnya, potensi kerugian negara paling sedikit Rp13,7 triliun dari penempatan investasi Jiwasraya.

"Angka ini perkiraan awal. Diduga akan lebih dari itu," terang dia.

Lihat juga: Puluhan Warga Korea Adukan Jiwasraya ke DPR
Secara rinci, manajemen Jiwasraya menaruh 22,4 persen dana investasi atau senilai Rp5,7 triliun di keranjang saham. Dari dana kelolaan di saham, 95 persen ditempatkan pada saham-saham buruk. Hanya, 5 persen saja yang ditaruh di saham dengan kinerja baik.

Pun sama halnya dengan penempatan investasi di reksa dana. Tercatat, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk. Hanya 2 persen yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi dengan kinerja baik.

Bukan hanya Kejagung, pemerintah juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.
Sejalan dengan itu, manajemen Jiwasraya yang saat ini dinahkodai oleh Hexana Tri Sasongko melakukan berbagai upaya penyehatan. Salah satunya, mendirikan anak usaha patungan bersama perusahaan pelat merah lainnya, yakni PT Jiwasraya Putra. Saat ini, manajemen tengah mencari investor baru bagi anak usaha itu.
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2...yar-era-jokowi

Biar terang benderang.....