TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih sangat panjang prosesnya tapi hasil akhirnya sudah bisa ditebak, yaitu mustahil bisa dilengserkan.

"Ini sebagai dinamika demokrasi di Amerika. Dinamika yang terjadi di AS masih akan cukup panjang karena satu sisi Demokrat mendorong pemakzulan, sedangkan Republik sebagai partai mayoritas menolak, sehingga sangat sulit dilengserkan," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Kamis (19/12/2019).

Karena setelah dari DPR, wacana pemakzulan Trump masih harus dilanjutkan ke level Senat AS.

Di Senat, kata dia, Partai Demokrat yang menginisiasi pemakzulan di DPR, kalah suara dengan Partai Republik yang mendukung Trump.

"Menurut saya, tidak gampang bagi Demokrat untuk melawan dominasi suara partai Republik di Senat," jelasnya.

Karena membutuhkan setidaknya dua per tiga dukungan dari total 100 senator untuk menyingkirkan Donald Trump dari jabatannya.

Artinya 67 senator harus memberikan dukungan untuk meloloskan pemakzulan terhadap Trump.

Sedangkan suara Demokrat hanya berjumlah 45. Karenanya masih butuh setidaknya 22 orang Republik yang membelot. Berbeda dengan voting sebelumnya di level DPR AS, dimana mayoritas Demokrat unggul 230 suara berbanding Republik 197 suara.

"Tapi sangat sulit 22 suara Republik itu akan bergeser ke Demokrat," tegasnya.

"Yang dilakukan DPR AS masih tahap awal. Jadi masih jauh untuk menjatuhkan Trump, apalagi di Amerika menganut sistem presidensial, bukan parlementer," jelasnya.

Menurut dia, kecil kemungkinan agenda pemakzulan Trump akan terjadi. Selain karena Partai Republik menikmati banyaknya anggota partai Republik yang terpilih di pemilu AS karena ekonomi yang booming dan kesuksesan Trump lainnya, juga karena pada 2020 mendatang, juga akan digelar pemilihan presiden di AS.

Dalam sejarah AS, Trump menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS.

Presiden Donald Trump diputus memenuhi dua pasal pemakzulan yang diajukan oleh DPR AS Rabu (18/12/2019).

Dua pasal pemakzulan Trump yang disidangkan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi penyelidikan Kongres. Dua pasal tersebut dinilai sangat dibawah standar pemakzulan yang tertulis di Undang-undang AS seperti kejahatan korupsi, suap, pemerasan dan tindak kejahatan berat lainnya.

Selain pasal yang dituduhkan tidak begitu jelas dan konkrit, bukti-bukti yang dikumpulkan sangat minim dan lemah karena proses investigasi yang sangat singkat hanya selama 14 minggu, berbeda dengan proses investigasi pemakzulan Richard Nixon selama 16 bulan maupun Bill Clinton selama hampir 2 tahun.

Selepas dari DPR AS, agenda selanjutnya adalah membawa dua pasal pemakzulan itu ke level Senat yang dijadwalkan bersidang Januari 2020 mendatang. Dikabarkan Nancy Pelosi, pimpinan Demokrat di level DPR AS masih menunda-nunda menyerahkan hasil voting pemakzulan di DPR dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Senat menunggu atau bisa menolak pemakzulan seluruhnya jika tidak kunjung diserahkan ke Senat.

Di level Senat, pemakzulan membutuhkan setidaknya dua per tiga dukungan dari total 100 senator untuk menyingkirkan Donald Trump dari jabatannya.

Ini berarti 67 senator harus memberikan dukungan, di mana Demokrat yang berjumlah 45 butuh setidaknya 22 orang Republik yang membelot.

Emrus Sihombing juga menilai pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Indonesia.

"Tidak terlalu berpengaruh terhadap Indonesia. Begitu juga terkait hubungan internasional maupun ekonomi, Sistem di Amerika itu sudah terbangun kuat dan tertata rapi pondasi pemerintahan dan ekonomi. Karena itu relasi internasional antarnegara tidak akan berpengaruh," tegasnya.


https://m.tribunnews.com/amp/interna...at-as?page=all