Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI) karena memberi izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan memberi penghargaan kepada diskotek Colosseum.

Dilansir dai Aliena.id, Selasa (17/12/2019), Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai polemik pemberian izin acara musik DWP dan penghargaan bagi diskotek Colosseum ini menjadi pelajaran publik dalam memilih pemimpin.

Tujuannya tak lain agar tak terpengaruh dengan isu agama, tetapi memilih berdasarkan kontrak politik.

Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian diprotes oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti Persaudaraan Alumni 212 dan FPI yang mendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2017.

"Supaya publik disadarkan agar ke depannya memilih siapa pun di level manapun, entah itu di bupati, wali kota, gubernur dan presiden, pilihlah berdasarkan kontrak politik bukan berdasarkan isu-isu parsial, agama, dan sebagainya," kata Ray di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Ray mengatakan, jika memilih berdasarkan isu agama maka kemungkinan besar akan melahirkan kekecewaan.

Itu terjadi jika pemimpin yang dipilih membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurutnya, hal itulah yang dialami pendukung Anies saat ini.

Karena itu, Ray kembali mengingatkan semua pihak supaya ke depan memilih pemimpin secara rasional dan jangan memainkan isu agama di politik karena ujung-ujungnya akan kecewa.

"Jadi poin ini mengingatkan semua orang bahwa di politik itu jangan main agama-agamaan. Mengingat nanti kamu akan kecewa.

Sayang agamanya terlalu dibawa maju ke depan, begitu kasus ini terjadi orang mempertanyakan, jadi bahan olok-olok saja," pungkas Ray.

Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengkritik bahkan memprotes keras Anies Baswedan yang memberikan izin acara DWP dan penghargaan pada diskotek Colosseum.

Anies Baswedan akhirnya mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 yang telah diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta kepada Diskotek Colosseum Club 1001 Jakarta.
Sumber

Ane masih



Jakarta inginkan Uang Halal


Sumber

Anies Tak Akan Tutup Semua Tempat Hiburan Malam



jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap pajak sebesar Rp 30 miliar yang dibayar Hotel Alexis tidak memberi efek bagi pemerintahannya.

Menurut Anies, pajak tempat hiburan yang diduga melakukan praktik prostitusi itu tergolong kecil.

"Sudah dihitung. Apalagi kalau cuma Alexis, kecil," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Dia menambahkan, banyak potensi pajak dari berbagai sektor usaha di ibu kota yang belum digarap maksimal.

“Mulai PBB, retribusi, kendaraan. Banyak sekali,” tambah Anies.

Di sisi lain, Anies mengaku tidak akan menutup semua tempat hiburan malam (THM).

Pasalnya, jika ditotal, pajak dari THM sangat tinggi.

“Bahaya kalau Anda bilang Rp 750 miliar ditutup. Namun, yang ada praktik bermasalah yang akan kami permasalahkan," tandas Anies. 
Sumber