Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh, Muhammad Yusran Hadi, sangat menyayangkan pernyataan Menag RI melalui rilisnya yang menempatkan Provinsi Aceh sebagai provinsi urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia terhadap indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019.
“Kami menyatakan protes kepada Menag RI menempatkan Aceh ranking terbawah KUB. Ini telah melukai perasaan dan hati rakyat Aceh yang mayoritas Muslim. Secara tidak langsung, pernyataan ini telah menjelekkan umat Islam di Aceh dan melecehkan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Juga menyakiti perasaan umat Islam seluruh Indonesia,” ungkap Yusran Hadi kepada Waspadaaceh di Banda Aceh, Senin (16/12/2019).
Kata Yushan Hadi, survei ini telah menyimpulkan bahwa Kerukunan Umat Beragama di Aceh paling buruk di Indonesia. Dengan kata lain, Aceh merupakan provinsi paling intoleran di Indonesia. Ini sama saja menuduh syariat Islam yang selama ini diberlakukan di Aceh telah menciptakan sikap intoleran di Aceh.
“Ini tuduhan dan fitnah yang menjelekkan dan memberikan stigma buruk terhadap syariat Islam di Aceh,” ujarnya.

Berita Terkait: Banda Aceh Kota Toleran di Indonesia

Menurutnya, pernyataan dari rilis Kemenag RI ini tidak benar. Kesimpulan rilis ini tidak didukung oleh data yang valid dan fakta yang ada. Ini jelas pembohongan publik dan penyesatan opini.
“Kami warga Aceh lebih tahu daerah kami dari pada orang luar. Dan kami pula yang merasakan Kerukunan Umat Beragama di Aceh,” pungkas doktor bidang Fiqh & Ushul Fiqh International Islamic University Malaysia (IIUM) ini.
Kata dia, Aceh merupakan daerah yang paling toleransi terhadap pemeluk agama lain sejak dari dulu masa kerajaan Aceh sampai hari ini. Pemeluk agama apapun boleh tinggal di Aceh dan diberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai agamanya. Bagi orang luar yang pernah tinggal di Aceh pasti mengetahui Kerukunan Umat Beragama berjalan dengan baik dan paling toleran.

Berita lainnya: Banda Aceh Raih Penghargaan Kota Peduli HAM

Meskipun umat Islam di Aceh mayoritas dan syariat Islam diberlakukan di Aceh, namun tidak mengganggu ibadah umat lain dan tidak ada pemaksaan agama. Konflik antar umat beragama, kalau pun ada, sangat jarang. Itu hanya terjadi di daerah perbatasan, di mana ada pihak yang membangun tempat ibadah secara ilegal seperti kasus di Singkil beberapa tahun yang lalu. Maka tidak bisa dikatakan Aceh sebagai provinsi paling buruk dalam Kerukunan Umat Beragama.
“Untuk itu, pernyataan ini ngawur dan aneh. Syariat Islam justru mengajarkan kita untuk toleransi dengan pemeluk agama lain dalam konteks muamalah (hubungan manusia) dan kebebasan beragama serta menjalankan ibadah sesuai agamanya,” ujar alumnus Fakultas Syari’ah Universitas Islam Madinah Arab Saudi.
Dikatakan, kehidupan beragama di Aceh berjalan dengan baik dan harmonis. Selama ini, para pemeluk agama saling menghormati dan menghargai. Aceh termasuk provinsi yang paling toleran di Indonesia, bahkan di dunia.
Meskipun penduduk Aceh hampir seratus persen Muslim, namun kebebasan beragama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing tetap diakui dan dihormati. Tempat-tempat ibadah bagi non muslim diizinkan sesuai aturan izin mendirikannya.
“Jadi, tidak ada larangan mendirikan rumah ibadah bagi agama selain Islam kecuali bertentangan dengan aturan yang berlaku. Begitu pula tidak ada larangan mereka beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Bahkan warga non muslim bisa tinggal berdampingan dengan umat Islam,” ungkap anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara itu.
Di Banda Aceh ada masjid, gereja, vihara, dan kelenteng. Juga ada sekolah Kristen yang bernama Methodis, Budidharma. Bahkan beberapa forum FKUB dari berbagai daerah di Indonesia datang khusus ke Banda Aceh untuk meniru toleransi kehidupan beragama. Ini menunjukkan toleransi kehidupan beragama di Aceh berjalan dengan baik dan harmonis, ungkapnya.
“Ini semua fakta yang menunjukkan kehidupan beragama di Aceh sangat toleran dan baik. Maka pernyataan rilis Kemenag RI yang menempatkan Aceh sebagai provinsi terburuk dalam masalah kerukunan beragama itu tidak benar, karena bertentangan fakta yang ada.”
“Terlebih lagi bila bicara tanpa data dan fakta. Ini sama saja pembohongan publik dan penyesatan opini. Sementara provinsi yang penduduknya mayoritas non Muslim mendapat prestasi rangking teratas. Ini melecehkan dan mendiskreditkan Islam dan Umat Islam Indonesia,” jelas Muhammad Yusran Hadi.
“Karenanya, MIUMI Aceh meminta Menag RI segera mencabut pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh. Pernyataan ini telah memberikan stigma buruk terhadap syariat Islam di Aceh. Rilis ini telah menimbulkan masalah dan kegaduhan umat dan bangsa.”
“Sebenarnya, untuk apa survei seperti ini? Tidak ada manfaat sedikitpun. Yang ada justru buat masalah dan keributan serta memecah belah umat dan bangsa. Ini namanya radikalisme,” demikian Ustad Muhammad Yusran Hadi. (T.Mansursyah


https://waspadaaceh.com/2019/12/16/t...ag-minta-maaf/



Duh eke jadi mual ya cyynnn, kenapa ini?