Jakarta, CNBC Indonesia - Induk holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) mengakui adanya tunggakan pembayaran utang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada distributor farmasi (Pedagang Besar Farmasi/PBF) yang terus membengkak dan akan menekan arus kas (cash flow) perusahaan farmasi.

Gabungan Pengusaha Industri Farmasi (GP Farmasi) mencatat, utang fasilitas kesehatan (faskes) ke distributor obat yang sudah jatuh tempo akhir November 2019 diperkirakan mencapai Rp 6 triliun.

Angka itu belum termasuk tunggakan Apotek PRB (Program Rujuk Balik) BPJS Kesehatan ke PBF yang diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyatakan, dengan kondisi arus kas yang terganggu, bahkan negatif, hal ini akan berimbas pada kegiatan operasional dan produksi perusahaan farmasi.

"Piutang tak berbayar dari BPJS akan mengakibatkan tekanan di cash flow perusahaan (negative cash flow), sementara kita butuh working capital untuk produksi dan operasional perusahaan lainnya," kata Honesti Basyir kepada CNBC Indonesia, Minggu (15/12/2019).

Dia menambahkan, perusahaan farmasi untuk jangka pendek memang bisa menutup beban tersebut dengan pinjaman, tapi hal ini akan menambah beban bunga.

"Ini akan mempengaruhi performa perusahaan karena beban bunga yang seharusnya tidak ada, tapi terpaksa ada tambahan dari pinjaman untuk working capital," katanya menambahkan.

Pernyataan Honesti merespons apa yang dikeluhkan Gabungan Pengusaha Industri Farmasi (GP Farmasi).

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Darodjatun Sanusi dalam keterangannya menuturkan tunggakan BPJS bahkan bisa menyebabkan perusahaan farmasi gulung tikar, hingga menyebabkan kekosongan obat-obatan untuk program JKN.

Menurut dia, kendati pemerintah sudah mencairkan dana tambahan untuk BPJS sebesar Rp 9,3 triliun akhir November 2019, namun berdasarkan pantauan GPFI, para Distributor Farmasi hanya menerima kucuran dana dari Faskes JKN sekitar Rp 450 miliar atau sekitar 5%.

Meskipun demikian, Faskes JKN masih terus melakukan belanja rutin untuk kebutuhan peserta BPJS Kesehatan. "Saldo piutang BPJS Kesehatan justru semakin membengkak karena nilai pembelian jauh lebih besar dari nilai pembayaran," kata Darodjatun.

Masalah tunggakan ini juga dikeluhkan GP Farmasi dalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR karena juga membebani distributor obat, dan alat kesehatan. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan mendesak BPJS Kesehatan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo.

Tunggakan JKN bengkak, tukang obat bisa bangkrut

sumur

https://www.cnbcindonesia.com/market...-flow-tertekan