Jakarta, CNN Indonesia -- Belasan warga yang menamakan diri dari Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (11/12). Mereka meminta agar Anies menghentikan penyelenggaraan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) tanggal 13 hingga 15 Desember.

Koordinator Geprindo, Abdurrahman mengatakan penolakan dilakukan karena acara tersebut dianggap mengandung paham budaya asing.

"Pribumi adalah tuan rumah di negeri sendiri, jangan kotori dengan budaya asing yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan generasi penerus anak cucu," kata Abdurrahman di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/12).

Kemudian Geprindo, kata Abdurrahman, menilai acara DWP merusak moralitas bangsa. Karena itu ia meminta Anies untuk menghentikan acara tersebut.

Lihat juga: Disclosure Dipastikan Tampil di DWP 2019

"Kami dari Geprindo meminta Gubernur DKI Jakarta dan birokrasi terkait agar sama-sama menolak acara yang menghancurkan generasi bangsa tersebut," ungkap dia.

Terakhir, Abdurrahman mengimbau banyak pemuda turut turun ke jalan apabila acara tersebut tetap dilaksanakan. Ia meminta agar semua pemuda turut adil menyelamatkan bangsa.

"Kami Geprindo mengajak seluruh pemuda mengajak bersama sama turun ke jalan apabila tuntutan kami tidak direspons," tegas dia.

Tak hanya Geprindo, Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga sempat menyatakan bakal melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak DWP di Balai Kota dan JIExpo Kemayoran, Kamis (12/12) mendatang. Acara DWP bakal digelar pada 13-15 Desember di JIEXpo Kemayoran.

Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran mengatakan aksi demo itu acara DWP merupakan event atau kegiatan maksiat terbesar di Asia.

"Event maksiat terbesar di Asia, di mana para penikmat maksiat akan berkumpul di JIExpo Jakarta Kemayoran dan akan melakukan pesta, baik itu seks bebas, maupun narkoba dan kegiatan meminum minuman keras, itulah yang kami kutuk," kata Rahmat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/12).

Padahal, menurut Rahmat, sebagai gubernur yang didukung oleh umat Islam, seharusnya Anies tak mengizinkan kegiatan DWP berlangsung di Jakarta.

"Oleh karena itu kami menuntut agar supaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mencabut izin yang sudah diberikan terkait pelaksaan DWP," tutup dia. (ctr/ain)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...k-kantor-anies