Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku bahwa pihaknya sudah lama menentang impor beras sebanyak 1,8 Juta Ton yang dilakukan oleh pemerintah pada 2018 lalu. Kini beras di gudang Bulog yang ternyata sudah menumpuk lama telah membusuk. Budi Waseso lantas "buang badan" dan menuding seolah-olah masalah ini disebabkan oleh pemerintah, sementara Bulog tidak terlibat.

"Dulu kan saya waktu pertama kali menjabat, beras enggak akan impor saya tahan yang dulu, saya tolak impor kan, nah ramai kan. Terus orang pada enggak percaya, ini Pak Buwas ngarang-ngarang seolah-olah kan kita asbun, asal bunyi. Prediksi saya betul, buktinya hari ini kan kecil persentasenya beras impor yang terpakai, iya kan?" kata Buwas saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (03/05/2019).

Lalu, apakah benar tuduhan Budi Waseso kepada pemerintah? Apakah memang Bulog sama sekali tidak terlibat atas kebijakan impor beras di saat stok beras yang menurutnya justru melimpah? Kini Budi Waseso malah meminta uang kepada pemerintah untuk proses lelang beras yang sudah membusuk untuk dijual menjadi pakan ternak.



Yang harus kita pahami adalah Bulog seharusnya berperan dalam memastikan ketersediaan pangan masyarakat, salah satunya adalah beras. Untuk itulah, Bulog memiliki sistem pergudangan stok beras yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Logikanya, seharusnya Bulog jugalah yang menentukan apakah pemerintah perlu melakukan impor beras atau tidak, tentunya berdasarkan laporan dari Bulog bukan?

Itulah kenapa, Bulog selalu dilibatkan tiap kali pemerintah ingin mengambil kebijakan impor, karena pemerintah pastinya membutuhkan informasi stok beras yang tersedia di gudang Bulog.



Bulog patut mengingat, kebijakan impor beras 1,8 Juta Ton pada 2018 lalu diputuskan melalui Rapat Koordinasi Menko Perekonomian, dan Budi Waseso turut hadir serta mengamini kebijakan impor beras tersebut. Bahkan, yang melakukan proses importasi beras, mulai dari lelang, adalah Bulog itu sendiri, bukan Kemendag. Hal itu bisa kita buktikan langsung melalui surat permohonan perpanjangan izin impor beras yang diajukan oleh Bulog kepada Kemendag, tertanggal 26 Juni 2018. Disitu jelas tertulis, semua proses impor beras dilakukan oleh Bulog.





Kemudian masalah distribusi beras juga dilakukan oleh Bulog sendiri, bukan pemerintah atau Kemendag. Kelalaian Budi Waseso justru terletak saat pihaknya tidak melakukan operasi pasar dari beras yg diimpor, padahal banyak daerah di Indonesia yang justru membutuhkan beras. Akibat kelalaian Buwas, 20 ribu ton beras busuk, sehingga merugikan negara Rp 160 M. Lantas, kenapa Budi Waseso menyalahkan Kemendag atas kelalaiannya? Malah tanpa merasa bersalah meminta Menkeu untuk meminta ganti selisih kerugian beras busuk yang akan dilelang menjadi pakan ternak.

Disinilah kita harus menilai, kenapa Bulog begitu "berisik" saat ini, bisa jadi adalah upaya untuk menutupi kegagalan mereka dalam mengelola stok dan distribusi beras selama ini. Kita berharap, semoga pemerintah bisa segera menyelidiki masalah ini agar tidak terulang kembali di kemudian hari.