Ada yang ingin menampar Presiden Jokowi? Hal itulah yang dikatakan Jokowi perihal massa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode dalam rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, 2 Desember 2019.

CNN Indonesia[Jokowi: Usul Jabatan Presiden Tiga Periode Tampar Muka Saya]

Lantas siapakah yang mengusulkan jabatan 3 periode Presiden? Usut punya usut ternyata yang memberi usulan pertama kali adalah Partai NasDem. Namun, apakah sebenarnya maksud dari Partai NasDem mengangkat usulan tersebut?

Penulis melihat, di dalam dunia perpolitikan yang penuh kode, bergulirnya wacana Presiden 3 periode yang diusulkan NasDem sebenarnya merupakan ujian bagi PBNU.

Kode itu sendiri dibuktikan dengan ucapan Ketua DPR Puan Maharani. "Ya itu kan masih wacana, tentu saja itu harus kita kaji kembali secara baik. Jangan sampai kita mundur ke belakang," kata Puan di Plaza Senayan Jakarta, 25 November.

Liputan 6 [Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Puan: Jangan Sampai Mundur ke Belakang]

Tentu saja, trah PDIP yang penuh dengan bahasa kode menandakan maksud dari Puan ‘Jangan sampai kita mundur ke belakang’ memiliki arti jangan buka peluang Presiden seumur hidup.

Begitu juga dengan perwakilan Gerindra Fadli Zon yang mengatakan bahwa wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak perlu, jabatan dua periode sudah cukup.

Suara [Masa Jabatan Presiden Mau Diubah, Fadli Zon: Cukup Dua Periode]

Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa kubu Teuku Umar dan Hambalang sangat kompak bukan? Seharusnya Kyai-kyai PBNU yang dekat dengan pemerintah turut menolak jabatan 3 periode ini. Namun yang terjadi adalah Kyai-kyai NU bergerak dan menunggangi ombak wacana Presiden 3 periode dengan mengusulkan Presiden dipilih lagi oleh MPR. Hal itu disampaikan melalui Ketua MPR sekaligus politisi Golkar Bambang Soesatyo. Bamsoet menjelaskan bahwa usulan PBNU untuk memilih presiden melalui mekanisme MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Ponpes Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam.

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung," kata Bamsoet.

CNN Indonesia [PBNU Usul Presiden Dipilih MPR]

Apakah tujuan dari kyai-kyai tersebut menggulirkan wacana itu? Penulis melihat ada tujuan dari PBNU untuk memperkuat kesan Jokowi Jilid II kembali ke zaman orba.

Kekompakkan ketua MPR Bamsoet yang berasal dari Fraksi Golkar mirip dengan kedekatan Gus Dur dan Ketua DPR saat itu, Akbar Tanjung. Tapi semua itu berubah semenjak Gus Dur mengeluarkan dekrit tahun 2001.

Liputan 6 [23 Juli 2001: Dekret Presiden, Perlawanan Parlemen, dan Celana Pendek Gus Dur]

Dekrit presiden tahun 2001 merupakan perangkap NU menggiring PDIP & TNI dalam stigma kediktatoran. Oleh karena itu, Megawati dan Militer bersinergi melengserkan Gus Dur. Sinergi Priyai melawan perangkap Kyai.

Merdeka [Kisah para jenderal TNI AD melawan Gus Dur & dekrit presiden]

Kini para kyai NU mengusulkan pilpres tak langsung dan kembali dipilih MPR. Hal tersebut direspon oleh Istana lewat Jubir Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan. Jakarta Pusat, 29 November 2019. "Kepada siapa pun masyarakat, berdasarkan pidato Pak Jokowi tanggal 15 Agustus 2019, bisa dicek di medsos, beliau tegas mengatakan, 'saya lahir dari pemilihan presiden secara langsung. Karena itu, saya akan tetap mendukung pemilihan presiden secara langsung, tidak melalui MPR'," ujarnya.

Detik [Istana soal Usul Presiden Dipilih MPR: Jokowi Lahir dari Pilpres Langsung]

Pada akhirnya para priyayi akan bersatu melawan perangkap kyai terbukti dari demokrat yang mengatakan pilpres lewat MPR sama dengan 9 lobi ketum di DPR.

CNN Indonesia [Demokrat: Pilpres Lewat MPR Sama dengan Lobi 9 Ketum di DPR]

Maka penulis pun bisa menduga, mungkingkah para kyai menginginkan penentuan presiden serupa dalam menentukan Fatwa? Berupa hasil lobi-lobi segelintir orang?

Inilah arti yang sebenarnya dari Presiden Jokowi yang merasa ditampar. Pancingan itu menunjukkan rupa asli dari para Kyai dan ingin menjerumuskan Presiden Jokowi.