Menteri BUMN Erick Thohir usai laporan kepada Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Penulis: Deti Mega Purnamasari

 | 

Editor: Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan soal dugaan radikalisme di lingkup kementeriannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Cuma (lapor) data saja diinformasikan. Kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya, ya sudah nanti kita ikuti," kata Erick usai bertemu dengan Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (5/12/2019).

Meski tak menyebutkan bahwa radikalisme di BUMN telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, Erick mengatakan, mereka yang mungkin terkait radikalisme di kementeriannya harus mendapat penjelasan.

"Saya rasa mereka juga punya perasaan positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," kata Erick

Erick sendiri tidak menyebutkan masukan apa saja yang didapatkannya dari Mahfud MD terkait radikalisme di lingkup Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.

Namun, dia berkomitmen untuk melaksanakan saran dan arahan dari Mahfud MD tersebut.

"Ya kita tunggulah, karena yang namanya ideologi kan sudah putus. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. ya tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sudah diputuskan the founding father zaman dulu," kata dia.

Musnahkan Radikal