DPRD DKI Kembali Ungkit TGUPP Anies: Bebani APBD

Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya membebani APBD. Golkar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi TGUPP.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," kata
anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Selain Golkar, fraksi-fraksi lainnya mengkritik efektivitas TGUPP. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo menilai anggaran untuk TGUPP harus dihapus.



"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," kata Anthony.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menyebut TGUPP seharusnya dianggarkan dari uang operasional Anies. Menurutnya, TGUPP membebani APBD.

"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan (dari APBD) dan (anggarannya dialihkan) memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny. (fdu/dhn)
sumber

☆☆☆☆☆

Kali ini TS ingin membela Anies Baswedan. Biar bagaimanapun dia adalah Gubernur DKI Jakarta yang sangat lain daripada yang lain, bahkan sejak jaman kompeni.

DPRD tidak usah mengevaluasi kinerja dan pencapaian TGUPP. Buang-buang waktu. Untuk melihat kinerja mereka, lihat saja apa yang telah dikerjakan oleh Anies. Bukankah TGUPP adalah otak dan tangan Anies? Patung bambu orang nguewe, bronjong batu, waring, jembatan kerang kuncup, adalah contoh maha karya pencapaian TGUPP. Belum lagi KPK Kw yang menjaga anggaran DKI Jakarta agar benar-benar dimanfaatkan belanja untuk masyarakat Jakarta. Kurang apa?

Seharusnya DPRD justru mendorong Anies Baswedan agar mengangkat lagi anggota TGUPP sampai batas MEF sehingga Pemprov DKI Jakarta semakin kuat dan terarah, menurut versi Anies tentunya. Dan penambahan anggota TGUPP seharusnya bisa mencapai jumlah 1000 orang. Dan 1000 orang itu dipecah dalam 100 tim. Tiap tim ada 10 orang termasuk ketua.

Nantinya tim itu akan bekerja dalam mengajukan program, menilai program, dan mengevaluasi program. Tentunya terutama mengevaluasi anggaran. Kalau dirasa kurang ya minta tambah lagi.

Jadi tiap tim akan bekerja siang malam. Contoh soal trotoar. Bagaimana tim akan berpikir untuk melebarkan trotoar menjadi 12 meter. Jalan raya diciutkan menjadi hanya 3 meter agar orang makin malas memakai kendaraan pribadi. Ini sesuai arahan Anies mengenai naturalisasi Ibukota.

Makin banyak tim TGUPP akan makin meringankan Anies agar tak perlu berpikir yang berat-berat. Cukuplah berpidato dengan penuh senyum. Toh harga sebuah naskah pidato sudah mahal. Biarkan Anies menikmati hidup santai.

Konsekwensinya, anggaran TGUPP dari APBD harus dibuang! Biarkan Anies membayar mereka dengan uang operasional gubernur. Toh uang operasional gubernur juga berasal dari masyarakat Jakarta. Anies tak akan rugi. Jangan dikangkangi sendiri.

Entah kenapa nampaknya Anies berat sekali menggunakan dana operasional gubernur yang nilainya besar itu untuk TGUPP. Adakah Anies tengah menabung untuk dana Pilpres?

Sejatinya Anies tak perlu lagi diperpanjang jabatannya. Sudah offside.

KJP pun bermasalah, tapi tak ada sama sekali penjelasan. Bagaimana mungkin ribuan data anak sekolah yang seharusnya sudah bisa mencairkan dana bantuan bulan November bisa hilang seluruh datanya dari web penerima kjp? Permainan siapa itu? Kemana larinya dana tersebut?

Bicara soal Anies dan TGUPPnya adalah bagaimana kita bicara soal kesabaran.

Dan bicara soal kapasitasnya sebagai gubernur Indonesia, seharusnya Anies didukung ikut pilpres agar masyarakat semua propinsi di Indonesia bisa merasakan dipimpin Anies Baswedan.

Hancur satu, hancur semua!