Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan melakukan pembenahan pelebaran trotoar untuk pejalan kaki dan PKL hingga pembuatan jalur sepeda di ujung 2019 ini.

Namun, fasilitas yang dikhususkan bagi pejalan kaki dan pesepeda untuk mewujudkan kota ramah lingkungan tersebut ternyata tak serta merta diterima dengan baik.

Pandangan miring terkait kesemrawutan lalu lintas, hingga tudingan proyek tanpa perhitungan--salah satunya jalur sepeda yang baru dibuat dibongkar lagi untuk perluasan trotoar di Cikini--banyak ditemui di media sosial.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan persoalan lalu lintas di Jakarta sebetulnya adalah pengendara sepeda motor. Menurutnya, lebih baik Pemprov membenahi kesemrawutan lalu lintas dengan menyediakan jalur khusus sepeda motor.

"Kata kuncinya ya kalau kita mau membangun pejalan kaki yang baik, kita lihat lah budaya kita bukan budaya jalan kaki. Jadi jangan terlalu lebar lah, berikan juga pembangunan infrastruktur jalur khusus motor," kata Agus kepada wartawan usai sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/11).

Lihat juga: Anggaran Jalur Sepeda DKI Sentuh Rp73 Miliar, Alasannya Karena Cat Impor

Ia menjelaskan, revitalisasi trotoar yang sedang dikebut pemprov saat ini terlalu luas. Menurut dia, apabila pemerintah menyiapkan jalur pejalan kaki selebar 10 meter dan ditambah lagi jalur sepeda, seharusnya dapat diberikan ruang 5 meter untuk pemotor.

"Ya lima meter lah beri untuk jalur sepeda motor, kalau tidak seperti ini ya carut-marut, jalan buat mobil dan sepeda motor dirugikan karena semakin menyempit, sementara mereka pembayar pajak juga," ujar Agus Taufik.

Menurutnya, dalam penerapannya juga, pemerintah perlu menggodok aturan kecepatan maksimal bagi sepeda motor. Selain itu, perlu diberikan pembatas yang solid sehingga sepeda motor tak bercampur dengan moda transportasi lain.

Kendati demikian, kata Agus, penguatan infrastuktur juga harus digencarkan pemerintah, dan hingga kini juga pihaknya mengaku melihat penegakkan hukum yang kurang tegas. Sementara, etika pengendara juga dinilai masih kurang.

"Infrastruktur LRT kenapa belum juga beroperasi, penerapan ERP tidak jelas kapan, kelanjutan MRT tahap dua dan jalan layang pengurai kemacetan harus terus ditambah. Selain itu menurut saya yang diubah itu juga peradabannya. Mau nggak mau mengatur kota harus tegas," kata Agus Taufik.

Lihat juga: 129 Kendaraan Ditilang Terobos Jalur Sepeda di Hari Pertama Penerapan Sanksi Denda 500 Ribu Rupiah

Revitalisasi trotoar yang dilakukan Pemprov DKI berlangsung di sejumlah wilayah tahun ini. Bukan hanya itu, Usulan anggaran revitalisasi trotoar Ibu Kota di tahun 2020 tembus Rp1,2 triliun.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan anggaran termasuk revitalisasi trotoar itu juga akan dilengkapi sejumlah fasilitas.

"Kami buat trotoar complete street sepanjang 100 kilometer di tahun 2020," kata Hari saat dihubungi, Kamis (7/11).

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...toar-lebar-dki