Sri Mulyani Tak Nyangka Dana BOS Masih Bisa Dikorupsi



JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak mengira bisa terjadi korupsi dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal, menurut dia sistem penyaluran dana tersebut sudah tepat sasaran dan diatur ketat.

BOS merupakan program penyaluran dana bagi sekolah SD, SMP, hingga SMA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besaran biaya satuan BOS yang diterima dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut.

"Sekolah diberi BOS, itu dari pemerintah pusat diberikan ke APBD dan langsung ke sekolah by name, by address. Tadinya saya pikir di situ enggak mungkin ada korupsi, ternyata tetap ada korupsi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pendidikan Indonesia di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Bendahara Umum Negara tersebut menjelaskan, tiap tahunnya pemerintah menganggarkan 20% dari alokasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Tahun ini saja anggarannya sebesar Rp492,5 triliun.



Anggaran pendidikan itu dialokasikan melalui APBD untuk kebutuhan gaji guru, tunjangan profesi guru, sertifikasi guru, serta BOS. Di mana sebesar Rp200 triliun anggaran tersebut sudah terpakai untuk gaji guru saja.

Terkait dana BOS, lanjut Sri Mulyani, umumnya korupsi terjadi karena adanya permintaan pembagian dana tersebut dari oknum yang bertugas menyalurkan dana BOS. "By name by address, tapi sampai di-address diminta sama yang di atas. 'Kamu kan udah terima, minta dong setorannya' itu yang terjadi kayak begitu (korupsi)," katanya.

Sekedar diketahui, alokasi anggaran pendidikan dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp390,3 triliun, 2016 sebesar Rp370,8 triliun, 2017 menjadi sebesar Rp406 triliun, 2018 menjadi Rp435 triliun, 2019 sebesar Rp492,5 triliun, serta di tahun 2020 menjadi Rp508 triliun.

Sumber : okezone