Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

joko.winAvatar border
TS
joko.win
Ahok (Ternyata) Belum Tamat

Ahok (Ternyata) Belum TamatAhok akan kembali dengan jabatan baru. Kali ini bukan di jagat politik. Desainer: Herun Ricky/kumparan

Karier politik saya sudah selesai. Mayoritas orang sudah mengecap saya menista (agama). Saya cacat di republik ini. Game over.

- Ahok

Basuki Tjahaja Purnama, yang masih kerap disapa Ahok alih-alih BTP, mengucapkan itu ketika menerima Roosseno Award di Jakarta pada 22 Juli.

Penghargaan dari biro konsultan hak kekayaan intelektual Biro Oktroi Roosseno itu diberikan setiap tahun sejak 2011 kepada tokoh yang menginspirasi. Tahun 2019, penghargaan tersebut jatuh ke tangan Ahok yang dianggap memiliki etos kerja dan integritas tinggi, serta dinilai berhasil melakukan terobosan di DKI Jakarta melalui sejumlah kebijakannya.

Namun, momen menggembirakan itu justru digunakan Ahok untuk menegaskan tamatnya karier politik dia. Tak hanya itu, ia merasa orang-orang tak lagi menyukainya, baik karena kasus penistaan agama yang menjeratnya maupun karena perceraiannya dengan Veronica Tan.

“Masyarakat kelas menengah, terutama ibu-ibu, marah karena urusan perceraian dan pernikahan saya (dengan Puput Nastiti Devi—istri Ahok kini). Jadi ya sebetulnya saya sudah selesai. Di gereja, semua ngelihatin saya kayak orang sesat,” ujar Ahok.

Menggenapi gambaran situasi sulitnya di jalur politik, Ahok mengatakan, “Saya tidak mungkin jadi menteri. Saya kan sudah ‘cacat’. Ini bukan pesimistis, tapi fakta.”

Kala itu, presiden dan wakil presiden terpilih telah ditetapkan KPU menyusul rampungnya sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jokowi, rekan Ahok dalam memimpin Jakarta pada 2012-2014, menggenggam periode keduanya sebagai presiden. Bursa calon menteri pun mulai beredar.

“Spekulasi (Ahok) masuk kabinet memang ada waktu itu, tapi nggak terlalu ditanggapi,” kata Bambang Waluyo Djojohadikusumo, sahabat kental Ahok di Partai Golkar DKI Jakarta.

Jokowi dan Ahok, 22 Oktober 2014. Foto: AFP/Adek Berry

Sekalipun Ahok tak menjadi menteri, Jokowi tetap berhubungan baik dengannya. Seorang sumber menyebut, Jokowi biasa menjaga dan memonitor Ahok melalui sejumlah perantara, yakni orang-orang dekatnya di Istana. Lewat mereka, Jokowi mendapat kabar dan perkembangan informasi soal Ahok, termasuk ketika Ahok berada dalam tahanan.

Sekeluarnya dari Rutan Mako Brimob pada akhir Januari 2019, di tengah masa kampanye pemilu, komunikasi antara Ahok dan Jokowi terus terbina. Ahok—yang kemudian minta dipanggil BTP—resmi bergabung dengan PDIP yang selama ini menaungi Jokowi.

Meski begitu, Ahok tak lantas beredar di sekitar Jokowi. Ia tak diharapkan berada dekat-dekat dengan Jokowi, dan tak dimasukkan ke dalam keanggotaan Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf.

“Jangan (masuk Timses Jokowi). Bisa berakibat orang ingat Pak Jokowi didukung penista agama. Kan bahaya itu, bisa mengurangi suara,” kata Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf.

Ketika itu, koalisi Jokowi mencoba ‘memitigasi potensi bencana’ yang mungkin muncul selepas Ahok bebas. “Pemilu dua bulan lagi. Lebih baik tenang-tenang saja, Pak Ahok. Jalan-jalan dulu saja,” imbuh JK.

Maka, bukannya ikut berkampanye untuk Jokowi, Ahok justru berbulan madu panjang ke luar negeri. Ia menyambangi beberapa negara sekaligus, bahkan tak pulang ke Indonesia saat hari pencoblosan. Ahok memberikan suaranya di Osaka, Jepang, 14 April.

“(Ahok saat itu) ke Korea, Jepang, Norwegia. Orang di sekitarnya menganjurkan dia untuk tidak di sini (Indonesia), karena posisinya sangat rawan. Dia jadi celah paling bagus untuk menghantam Jokowi. Jadi ya sudah, dia keliling-keliling saja di luar negeri,” kata Jojo Wahab, sapaan Bambang Waluyo Djojohadikusumo, kepada kumparan di Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, ujar seorang politisi di lingkaran Ahok, “Pak Jokowi pasti pakai dia lagi.”

Awal November, Jokowi mengajukan nama Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok, menurut sumber kumparan, diplot untuk mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina.

“Dia (akan ditempatkan) di jajaran komisaris, bukan direksi. (Sebagai) komisaris utama,” kata sumber tersebut.

Wewenang komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara, ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, akan diperkuat oleh kementeriannya.

“Komisaris akan jadi andalan kementerian. Dia kan memang berwenang melakukan pengawasan (terhadap perusahaan), jadi tidak selalu kami di kementerian yang mengawasi BUMN,” kata Arya di kantornya, Kamis (21/11).

Dengan konsep komisaris sebagai perpanjangan tangan kementerian itulah Ahok bakal masuk ke Pertamina. Ia ternyata belum tamat.

“Pak Jokowi tuh tahu Ahok. Banyak kebijakan DKI yang lahir melalui Pak Jokowi, namun yang mengeksekusi Ahok,” ujar Jojo Wahab. Ia menambahkan, Jokowi kerap merasa pas dengan implementasi Ahok atas konsepnya.


Ahok muncul di kantor Kementerian BUMN, Rabu pagi (13/11). Sekeluarnya dari sana siang hari, ia mengatakan mendapat tawaran untuk mengisi jabatan di BUMN.

Arya Sinulingga mengamini. “Kami minta kesediaan beliau dulu, karena kami butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa mendukung BUMN. Beliau punya kapasitas yang diakui publik untuk perbaiki banyak hal dengan cepat, termasuk transparansi,” ujar mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan Ahok memang tidak akan langsung mengubah warna perusahaan, meski akan memberi pengaruh sesuai kebijakan yang diinginkan Presiden Jokowi. Misalnya saja, dari sisi kecepatan kinerja hingga transparansi kepada publik. Terobosan percepatan target produksi migas dan kilang-kilang minyak baru, arah kebijakan jangka panjang Pertamina dan pengawasan kinerja direksi serta transparansi keuangan ditetapkan melalui Dewan Komisaris

Mamit memperkirakan Ahok tidak akan melakukan overlapping, karena hal teknis akan lebih banyak dikerjakan oleh direksi. Menjadi komisaris, lanjut alumni Universitas Trisakti ini, adalah menjadi pengawas.

“Posisi Komut akan menjembatani harapan pemerintah ke Pertamina dalam kinerja dan transparansi . Overlapping sepertinya tidak, karena direksi yang akan lebih berperan. Dia pengawas saja, tapi dia bisa langsung melapor ke Menteri atau bahkan Presiden.”

Sebelumnya posisi Komisaris Utama Pertamina diduduki oleh Tanri Abeng. Tanri merupakan sosok gaek yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN dan sejumlah pucuk pimpinan perusahaan di berbagai lini industri. 


https://www.google.com/amp/s/m.kumpa...at-1sIfrFlpXu2
sebelahblog
4iinch
4iinch dan sebelahblog memberi reputasi
2
955
13
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671.9KThread41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.