POJOKSATU.id, JAKARTA – Munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut akan memimpin salah satu BUMN memantik pro dan kontra.

Peneliti politik dari Indo Riset Konsultan, Bawono Kumoro khawatir, jika Ahok jadi bos perusahaan plat merah tersebut, malah membuat rawan terjadi praktik korupsi.

Alasannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah kader PDIP.

“Keberadaan kader partai politik di BUMN dikhawatirkan dapat mendatangkan abuse of power,” jelas Bawono kepada RMOL, Minggu (17/11/2019).

Menurutnya, kader parpol yang masuk ke dalam BUMN, tak menutup kemungkinan bakal menjadikan perusahaan tersebut sebagai sapi perah alias penyuplai dana bagi parpol.

“Sudah menjadi rahasia umum bila selama ini BUMN seringkali dijadikan sebagai sapi perah oleh para elite kita bagi kepentingan pendanaan politik,” ucapnya.

Menurutnya, perhatian publik terhadap rencana pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama di salah satu BUMN jauh lebih strategis.

“Lebih strategis pada status dia sebagai kader PDI Perjuangan bukan status hukum dia di masa lalu. Meskipun itu juga penting diperhatikan,” tandasnya.

Sementara, analis politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio berspekulasi, munculnya nama Ahok itu sekedar untuk memancing reaksi publik.

Isu tersebut sengaja dimunculkan Mentri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tapi itu tadi, Pak Jokowi dan Erick Thohir ini cuma testing the water atau gimana?” ujarnya, Minggu (17/11).

“Ngetes aja pengen tahu gimana respon masyarakat dengan kasus Ahok? Atau emang sudah serius mengajukan ini dengan pertimbangan matang?” sambungnya.

Akan tetapi, jika benar bahwa kemunculan tersebut sekedar memancing reaksi publik, maka Ahok jadi pihak yang paling merasakan imbasnya.

BACA: Curhatan Sedih Hamzah Haz: PPP Semakin Saya Tinggalkan Semakin Menurun

“Kalau cuma testing the water kan kasian Ahok juga,” tutur pria yang akrab disapa Hensat ini.

Bagaiamanapun, lanjutnya, Jokowi dan Erick Thohir harus mempertimbangkan kembali masuknya Ahok ke BUMN.

Terlebih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki catatan kelam yang sedikit merusak citra Indonesia di mata dunia.

“Pertimbangkanlah aspek-aspek non kapasitas yang lekat dengan diri seorang Ahok,” ingatnya.

Luka lama masyarakat Indonesia akibat ulah Ahok empat tahun lalu, masih membekas dan belum kering.

Dengan demikian, baik presiden maupun menteri BUMN harus berpikir ulang mengenai Ahok.

“Ini kan Pak Jokowi sudah berhasil selama ini untuk secara perlahan membuat negeri ini kembali rekonsiliasi, tapi belum kering betul ini lukanya,” jelasnya.

Karena itu, ia menekankan, jika benar bakal memberikan kursi kepada Ahok, sebaiknya dipertimbangkan matang-matang.

“Sebaiknya memang dipertimbangkan lagi,” pungkasnya.

(rmol/ruh/pojoksatu)

Ahok rawan Korupsi


Ngahok salah satu putra Tertaik bangsa