Meski sudah lama dioperasionalkan namun hingga saat ini pembangunan jalur tol Tanjung Morawa-Tebing Tinggi masih meninggalkan bermasalah.

Ganti rugi lahan untuk kepentingan pembangunan jalur tol lanjutan Medan Tebing Tinggi terhadap warga di Kabupaten Deliserdang diduga berbau pungutan liar (Pungli).

Saat ini ada 102 Kepala Keluarga dari enam Desa/Kelurahan di Kabupaten Deliserdang yang terus berjuang untuk mendapatkan keadilan atas pembayaran lahannya. Mereka yang berjuang itu sebelumnya telah mendapat ganti rugi mulai dari tahun 2009 hingga 2011.

Kasus ini kini sedang ditindaklanjuti oleh Pemkab Deliserdang pasca adanya pengaduan warga ke Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Era Permatasari yang dikonfirmasi mengakui kalau Pemkab sudah tiga kali dipanggil oleh Satgas Saber Pungli di kantor Kemenpolhulkam.

Karena ada arahan kini Pemkab pun sedang melakukan apa yang sudah diinstruksikan.

Diakui kalau nantinya apa yang sudah dilakukan Pemkab laporan wajib untuk di laporkan kembali kepada Satgas Sabet Pungli.

" Benar (ada warga yang mengadu). Kita sudah tiga kali dipanggil ke kantor Menkopolhulkam. Ada perkiraan dugaan pungli. Saat ini masih ditelaah dari Inspektorat dengan tim Saber Pungli. Yang dilakukan ya memeriksa, menelaah dokumen-dokumen yang sudah pernah dikeluarkan. Enggak ada batas waktu memang untuk kita tapi nanti dilaporkan kembali ke sana dan mungkin nanti akan ada panggilan lagi untuk memastikan benar tidak tudingan itu (terjadi pungutan liar),"ujar Era Permatasari usai menghadiri kegiatan upacara Hari Pahlawan di makam Pahlawan di Lubukpakam Minggu, (10/11/2019).

Informasi yang dihimpun 102 Kepala Keluarga yang diduga menjadi korban pungli sebelumnya memiliki lahan di enam Desa/Kelurahan dan dua Kecamatan.

Untuk di Kecamatan Tanjung Morawa berada di Desa Bangun Sari Baru, Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa B serta Desa Perdamean.

Sementara untuk yang di Lubukpakam berada di Kelurahan Paluh Kemiri. Belum diketahui secara pasti siapa pihak yang menjadi pelaku pungli hanya saja diduga dilakukan oleh tim yang punya kewenangan untuk melakukan pembayaran.

Salah satu warga yang diduga telah menjadi korban pungli adalah Masitah warga Desa Tanjung Morawa A. Anaknya, Mandarintan Lubis menyebut kalau lahan orangtuanya yang terkana dampak tol seluas 408 m2.

Sesuai kesepakatan saat itu lahan orangtuanya itu harusnya dibayar Rp 220 juta namun pada kenyataannya uang yang diterima masih Rp 210.750.000. Selain uang yang dibayarkan masih kurang pembayarannya juga dilakukan secara mencicil.

" Pembayaran pertama tanggal 2 Desember 2009. Harga permeternya saat itu masih Rp 261 ribu. Uang dikirimkan melalui Bank Sumut. Kasus ini sudah kami laporkan juga ke Polda Sumut. Ada yang ganjil kenapa bisa dicicil pembayarannya tujuh kali. Kalau orangtua dulukan tidak tahu seperti apa proses pembayaran ganti rugi yang sebenarnya,"kata Mandarinta Lubis.

Ia menyebut warga sebelumnya juga sudah pernah melakukan aksi unjukrasa di kantor Bupati dan DPRD Deliserdang. Mereka berharap agar Pemkab Deliserdang bisa membantu mereka mendapatkan apa yang harusnya menjadi hak mereka.

Tanah dan rumah yang mereka punya punya kenangan tersendiri sehingga ketika dijual untuk kepentingan masyarakat banyak harus diterima harganya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

https://medan.tribunnews.com/2019/11...ungli?page=all
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabar yah, itu bukan uang pungli tapi uang adat alias uang kearifan lokal sumut

Saber pungli lagi bikin SOP, walau sudah berjalan lebih dari 1 periode wiwi dan makan duit pajak puluhan milyar rupiah

https://www.kaskus.co.id/thread/5c7b...rang-hentikan/

negara Indonesia adalah sebuah negara dimana semuanya dikendalikan oleh ormas okp preman, dengan pungli sebagai pemasukan utama setelah pajak

Kemarin saja di jalan yoserizal, medan kota, 20 an mukakpetak SPSI&PP bau t1nja kampung badur dan aur malak duit ke ruko2 dengan santai dan kondusif,dibeking sama keplingnya yang juga anjeng PP

Tidak ada alasan bagi suatu propinsi untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan NKRI, karena NKRI sudah tidak layak disebut sebagai sebuah Negara

Wahai rakyat papua, merdeka lah, berjuanglah hingga merdeka, jangan mau nasib kalian seperti rakyat sumut, difefekin l0nte2 ormas okp ps selama tujuh turunan

Sudah terbukti bahwa pemerintahan NKRI tidak sayang kepada kalian, rakyat papua, bahkan terbukti lebih sayang kepada ormas preman PP,FKPPI,FPI, bahkan ormas2 preman ini dibiayai dengan uang pajak negara

https://www.kaskus.co.id/thread/5d99...dari-surabaya/

Kalau kalian rakyat papua bisa terbuai dengan formasi CPNS khusus papua, atau menteri wajah papua, maupun jenderal asal papua, maka kalian TOLOL KUADRAT

Sebentar lagi akan muncul narasi cerita biografi khas gaya novelis mukapetak sumut, mengenai "PUTERA PAPUA YANG JADI JENDERAL BINTANG SERATUS", yang mengisahkan bagaimana anak seorang petani papua jadi Jenderal (ya iyalah anak petani, apa kata dunia kalau jenderal bukan anak petani ? bisa kiamat dunia kalau ada jenderal bukan "anak petani" di Indonesia)

Kisah yang dirangkai dengan kata2 bunga yang tak terhitung jumlahnya, mengisahkan patriotisme, ketika meniti karir militer, menendang dan membela Indonesia dari asing aseng asong asang, menghiasi setiap forum dan jagat medsos Indonesia, termasuk kaskus, dimana hanya makhluk dengan IQ tiarap yang terbius dengan banyolan khas mukakpetak sumut ini

Emang kalian rakyat papua mau negara yang jenderal2 nya pegang mic di tivi gaya penyanyi meihwa tiongkok jadul,sambil mendendangkan lagu "s-a-a-y-a-y m-i-n-t-t-a-a h-e-e-n-t-i-i-k-a-n oh yes oh no" ?

INDONESIA IS A COUNTRY RULED BY MAFIA CALLED "ORMAS", THERE IS NO LOGICAL REASON FOR ANY PROVINCE INCLUDING PAPUA TO REMAIN AS PART OF INDONESIA

A COUNTRY RULED BY MAFIA, IS NO COUNTRY

A NATION RULED BY ORMAS, IS A NO MAN'S LAND

NKRI adalah wilayah tak BERTUAN