Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi pembengkakan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

“Ada usulan dari SKPD terkait untuk penambahan Rp 160 miliar lebih untuk pembuatan pos damkar di lima wilayah dan pusat pendidikan penanggulangan bencana,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

August mengatakan, seharusnya usulan penambahan atau pengurangan anggaran dari SKPD turut mempertimbangkan skala prioritas. Khusus usulan peningkatan anggaran di Dinas Damkar DKI, menurut August, hal itu bukan menjadi skala prioritas di periode ini.

“Untuk Dinas Damkar, kami melihat hal itu belum menjadi skala prioritas dan bisa dipangkas,” kata August.

Karena itu, PSI akan mengupayakan kembali pemotongan anggaran-anggaran yang tidak masuk skala prioritas di forum Banggar (Badan Anggaran).

Masih terkait Komisi A, selain pembengkakan di Dinas Pemadam Kebakaran, tambahan anggaran juga terdapat untuk pengadaan lahan pembangunan kantor Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan.

“Kemudian, penambahan untuk pengadaan lahan bagi pembangunan kantor Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Nilainya cukup besar lebih dari Rp 80 miliar,” tutur August.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad dan Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra ikut membedah penambahan dan pengurangan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS 2020. Penambahan dan pengurangan anggaran tersebut tidak mempertimbangkan skala prioritas dan terjadi di tengah potensi defisit anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp 10,7 triliun.

https://www.beritasatu.com/megapolit...ang-membengkak

Weleh weleh