TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikabarkan bakal mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dua sumber di lingkup internal Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Rencananya, Ahok resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir November ini.

Kabar bergabungnya Ahok ke salah satu BUMN merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Erick, Rabu pagi. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.

Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran tersebut. Namun, soal posisi yang akan ditempati, Ahok mengaku tidak tahu. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ucap Ahok.

PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab atas sejumlah proyek strategis nasional. Penugasan seperti penyaluran bahan bakar minyak (BBM) satu harga hingga penambahan kapasitas kilang di dalam negeri hingga terus dipantau pemerintah.

Dalam rapat terbatas di kantor Presiden pada Senin, 11 November lalu, proyek kilang menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo menagih kemajuan proyek ini agar masalah defisit neraca perdagangan yang membengkak bisa segera diselesaikan.

Jokowi menyatakan impor bahan bakar minyak (BBM) merupakan akar masalah defisit ini. Kapasitas kilang dalam negeri belum mampu mengimbangi tingginya konsumsi BBM hingga impor tak terhindarkan. "Impor BBM menjadi penyumbang defisit terbesar, oleh sebab itu pembangunan kilang harus jadi prioritas," ujarnya.

Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membangun dua kilang baru dan meningkatkan kapasitas empat kilangnya. Pada 2026 mendatang, proyek stategis nasional ini akan menambah kapasitas kilang menjadi 2 juta barel per hari. Dampaknya, produksi BBM diperkirakan bisa meningkat hingga 200 juta liter per hari, lebih banyak dari produksi saat ini yang hanya 950 ribu liter per hari saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mendorong percepatan proyek kilang. Dia tengah mengevaluasi keenam proyek itu. "Kita bisa lakukan percepatan dua tahunan semua proyek itu," katanya.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Talullembang mengatakan pihaknya terus mengupayakan beragam cara untuk mempercepat pembangunan kilang. "Sekarang progres pembangunan enam kilang itu terus bergerak maju," katanya.

Dia mencontohkan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan yang diproyeksi bisa selesai satu tahun lebih cepat dari target. Pertamina menghemat waktu dengan mempercepat lelang. Penawaran Front-End Engineering Design (FEED) terbaik secara otomatis berhak mengikuti proses Engineering, Procurement and Construction (EPC).

Di proyek RDMP Balikpapan pun upaya percepatan telah dilakukan. Ignatius menyebut proyek ini berjalan lebih cepat dari target. Pada awal November lalu, kemajuan pembangunan konstruksi yang dimulai sejak Februari 2019 ini mencapai 9 persen dari target 6 persen. Dia optimistis kilang bisa selesai pada Juni 2023 dan beroperasi penuh setahun kemudian.

Sementara untuk penugasan BBM satu harga, Pertamina telah selesai membangun 161 dari target 160 lembaga penyalur BBM satu harga pada awal Oktober lalu. Lembaga itu tersebar di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan terpencil Indonesia dengan rincian di Papua sebanyak 33 titik, Maluku 17 titik, Nusa Tenggara 25 titik, Sulawesi 18 titik, Kalimantan 35 titik, Sumatera 28 titik, serta Jawa-Bali 5 titik.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan harga BBM di pengecer di wilayah tersebut turun dari kisaran Rp 7-100 ribu per liter. Harga untuk premium sebesar Rp 6.450 sementara solar Rp 5.150 per liter.

Penugasan BBM satu harga ini sempat menjadi polemik. Pasalnya, kebijakan tersebut semakin menambah beban perseroan. Direktur Utama Pertamina saat itu, Dwi Soetjipto, menyatakan proyek ini bisa membuat perusahaan rugi Rp 800 miliar. Pemerintah rencananya akan menambah titk penyaluran BBM satu harga menjadi 330 titik selama periode 2020-2034.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi BUMN, Bambang Pattijaya, menilai karakter Ahok cocok untuk duduk sebagai salah satu jajaran pimpinan BUMN. Dia menyebut karakter petarung yang ada pada mantan Gubernu DKI Jakarta cocok untuk terlibat mengawal BUMN.",Dia cocok di BUMN yang menurut saya perlu perhatian khusus seperti, Pertamina atau PLN," kata Bambang.

Terkait kasus hukum yang pernah menjerat Ahok, Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai hal itu tidak akan menggangu kinerja sebagai petinggi BUMN. Pasalnya, kasus ataupun perkara yang pernah menimpa Ahok lebih banyak berlatar politis dibanding profesional dan integritas. Ahok dihukum penjara selama hampir dua tahun setelah divonis bersalah melakukan penodaan agama.

EGI ADYATAMA | LANI DIANA | EKO WAHYUDI
https://fokus.tempo.co/read/1272170/...ina?page_num=3