Komisi VI DPR RI tidak masalah dengan kabar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal jadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara. Sebab penunjukan itu adalah hak dari Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Saya hormati rencana menteri BUMN untuk mengangkat beliau," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/11).

Andre hanya mengingatkan kepada Erick Thohir untuk bisa berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Bukan tanpa alasan, Ahok memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat.



"Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan BPK dan juga dengan KPK untuk kasus Sumber Waras maupun pembelian tanah Cengkareng di mana yang dibeli itu adalah tanah DKI itu sendiri," jelasnya.

Sambung Wakil Sekjen Partai Gerindra itu, pengangkatan pimpinan BUMN bukan karena ada kedekatan khusus. Dalam hal ini, Ahok pernah menjadi Wakil Gubernur saat Presiden Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Jangan sampai ada yang mentang-mentang gitu loh, menjadi Pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden," pungkasnya.

https://politik.rmol.id/read/2019/11...r-waras-ke-kpk

ane setuju dgn anggota dpr ini, sebaiknya koordinasi dahulu dgn kpk atas kasus2 korupsi ahok yg belum terungkap, jangan sampai koruptor jadi pimpinan BUMN, bisa tambah bangkrut nanti