Rizieq Shihab kembali jadi sorotan karena ia mengklaim tak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal. Tapi sepertinya, klaim ini merupakan siasat dari Rizieq Shihab agar ia menjadi martir yang dibela banyak orang. Mengapa bisa begitu?

Klaim Rizieq yang mengatakan kepulangannya dicekal Pemerintah RI mendapat perhatian dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia dikatakan akan mempelajari persoalan pimpinan FPI itu.

Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Presiden Jokowi secara khusus untuk membahas hal tersebut. Selain itu, Prabowo juga akan melakukan pembicaraan secara khusus dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Tadi Pak Menhan sampaikan beliau akan pelajari dan beliau juga akan berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi," kata Dahnil di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 12 November.

"Sebagai bagian dari pemerintahan, beliau akan pelajari dan pahami apakah ada porsi dari Kemhan. Kalau ndak ada tentu hanya akan jadi pembicaraan informal mungkin," tambah Dahnil.

CNN Indonesia[Prabowo Akan Diskusi dengan Jokowi Bahas Polemik Rizieq]

Klaim dicekal oleh Pemerintah itu bermula lewat kanal YouTube milik FPI. Dalam video di YouTube itu, Rizieq menunjukkan dua lembar surat yang dikatakannya sebagai bukti pencekalannya pulang.

"Saya dicekal di sini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi atau satu kesalahan," ujar Rizieq dalam video yang diunggah 8 November lalu.

Uniknya Rizieq tidak menunjukkan secara jelas tulisan dalam kertas itu, dan tentu saja penonton tidak akan bisa memastikan apakah surat itu berisi pencekalan atau tidak. Rizieq mengklaim pemerintah Arab Saudi bersedia melepaskan status cekal selama ada jaminan keamanan terhadap dirinya dari Pemerintah Indonesia.

Meski begitu, Rizieq menyatakan akan berupaya kembali ke Indonesia dan menghadiri Reuni 212 pada 2 Desember mendatang.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Rizieq mengatakan akan berupaya kembali dan akan menghadiri Reuni 212? Ia seolah-olah mempolitisir wacana Reuni 212 dengan menuduh pemerintah mencekal kepulangannya. Apabila pemerintah tidak memulangkannya, maka ia akan menjadi martir dan rakyat khususnya simpatisan Rizieq akan menuduh pemerintah telah melakukan kriminalisasi ulama.

Sekalipun Rizieq menuduh pemerintah mencekalnya, dan sekalipun Rizieq pada akhirnya bisa pulang, ingatlah bahwa ia memilih tinggal di Arab Saudi setelah menghadapi berbagai kasus hukum di Indonesia, termasuk kasus dugaan penyebaran konten pornografi.

Tirto [Drama Pencekalan Rizieq Shihab: Hanya Tudingan Palsu?]

Rizieq pernah berstatus tersangka pada Mei 2017 dengan kasus chat berkonten pornografi yang turut menyeret nama Firza Husein. Kasus ini telah dihentikan sejak Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) diterbitkan karena belum ditemukannya pengunggah chat mesum itu.

Republika [Mengapa Ada SP3 Habib Rizieq?]

Sebelumnya ia pernah pula menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila pada 30 Januari 2017 atas laporan dari Sukmawati Soekarnoputri. Kasus ini juga telah dikeluarkan SP3-nya.

Kumparan [Hakim Tolak Praperadilan SP3 Penodaan Pancasila Rizieq Syihab]

Selain itu, ada pula kasus-kasus kecil lain yang menunggu Rizieq seandainya ia pulang ke Indonesia, di antaranya:

1. Kasus penghinaan dan pelecehan terhadap budaya Sunda yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat – Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat pada 24 November 2015 dengan status terlapor. Hingga kini kasus itu masih berjalan. "Laporan belum kami cabut‎, artinya kasusnya masih berjalan,” ujar Ketua Dewan Keratuan Majelis Alat Sunda Ari Mulila Subagja 11 Januari 2017 lalu. Pelapor sendiri menuntut Rizieq meminta maaf kepada rakyat jawa Barat.

Liputan 6 [Apa Kabar Kasus Sampurasun yang Jerat Rizieq Shihab?]

2. Kasus dugaan menghina agama Kristen dalam ceramah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang dilaporkan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indoensia (PMKRI) dan Student Peace Institute (SPI) pada 27 Desember 2016 dengan status terlapor. Bahkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Bandung yang merupakan Organisasi Sayap NU mendukung upaya PMKRI melaporkan Rizieq.

CNN Indonesia [Organisasi Sayap NU Dukung PMKRI Laporkan Rizieq Shihab]

3. Kasus dugaan penodaan agama yang dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama (Rumah Pelita) pada 30 Desember 2016 dengan status terlapor.

4. Kasus tudingan menyebut ada gambar palu arit di lembaran mata uang kertas baru yang dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) pada 8 Januari 2017 dengan status terlapor. Uniknya Rizieq sendiri masih meyakini bahwa ada logo palu arit di lembar uang baru.

Tirto [Rizieq Shihab Masih Yakin Ada Logo PKI di Lembar Uang Baru]

5. Kasus ceramah tentang gambar palu arit dalam uang baru dan diunggah di YouTube dilaporkan Firmansyah pada 10 Januari 2017 dengan status terlapor.

6. Kasus sangkaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Cisarua, Bogor yang dilaporkan warga berinisal “E” pada 19 Januari 2016.

Hal yang patut kita pikirkan adalah kasus besar Rizieq seperti Penodaan Pancasila dan kasus chat berkonten pornografi sudah dihentikan sehingga tersisa kasus-kasus kecil yang apabila Rizieq meminta maaf tentu hukumannya akan jauh lebih ringan. Bandingkan jika kasus-kasus berat yakni penodaan Pancasila dan chat mesum masih berjalan. Bisa jadi hukuman bertahun-tahun di balik jeruji besi bagi Rizieq.

Sehingga aneh ketika Rizieq mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia atas permintaan Pemerintahan Indonesia pada Arab Saudi. Ingat, kasus-kasus besar Rizieq sudah dihentikan pemerintah, tentu tak ada alasan baginya untuk tetap berada di Arab dan terus menghembuskan Kriminalisasi Ulama. Bisa saja Rizieq pulang, menjalani hukuman beberapa bulan, minta bebas atau penangguhan penahanan. Tapi tidak, yang ia lakukan adalah menghembuskan isu dikriminalisasi dan berstatus pelarian.

Hal yang terlihat jelas justru adanya upaya Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) dalam rangka terus menghidupkan tuduhan kriminalisasi ulama. Tujuannya tak lain demi menjadikan Rizieq sebagai martir Blok Islam 212.

Parahnya lagi, ada NU yang mengancam akan bergabung dengan Blok Islam 212 dengan ajakannya menghormati Rizieq serta upaya-upaya petinggi PBNU memulangkan pentolan FPI itu. Hal yang terjadi hanya karena NU merasa diperlakukan tidak adil dengan pemberian 3 kursi menteri dan 1 wakil presiden dari 20 jatah menteri yang mereka minta.

Coba kita bayangkan betapa berbahayanya apabila Rizieq berhasil dijadikan martir di Reuni 212, dan Blok Islam 212 menyatu dengan NU.

Apa yang akan terjadi? Gerakan NKRI Bersyariah, sebuah format baru gerakan Khilafah, yang bukan lagi potensi makar tapi tinggal hitung mundur terjadinya makar Islam.

Ingat peristiwa di Mesir tahun 2013 saat gelombang People Power Ikhwanul Muslimin (Brotherhood of Moslem) menyebabkan kerusuhan dan menlengserkan Presiden Mesir Mohammed Morsi. Kekosongan kekuasaan akibat People Power tersebut berujung rakyat mendaulat Menhan Mesir Al Sisi menjadi Presiden Mesir sementara hingga Pemilu dilangsungkan.

Mungkinkah skenario Mesir 2013 kini tengah dijalankan Blok Islam 212 dan mulai menarik minat Blok NU?

Inilah yang harus menjadi perhatian Menhan Prabowo. Ia harus berhati-hati menyikapi potensi skenario yang terjadi di Mesir tahun 2013 dilakukan di Indonesia.

Jika terjadi makar Islam dan Presiden lengser atau terjadi darurat militer, tentu secara otomatis Menhan yang akan pegang kendali. Akibatnya sudah jelas, Prabowo berpotensi untuk difitnah  sebagai otak dari makar Islam.

Padahal bisa saja Prabowo hanya  di-skenario-kan masuk jebakan makar Blok Islam.