Revisi Disetujui Rakyat Berteriak

Beranda

...

The Lounge
Revisi Disetujui Rakyat Berteriak

janeeta97

24-09-2019 23:39

Revisi Disetujui Rakyat Berteriak

Revisi RUU KPK

Urusan rumah tangga pemerintah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Rakyat tidak hanya satu jadi memiliki berbagai pendapat yaitu setuju dan tidak.

Sumber gambar: klik disini

Berbicara tentang KPK pasti lagi sensitif banget. Langsung dach otaknya terkoneksi secara cepat, tanpa ada gangguan. Pasti mau bicara masalah revisi RUU KPK.

Kali ini yang sedang menjadi perbincangan hangat yaitu tentang RUU KPK. Berbagai sudut pandang setiap orang berbeda-beda sehingga ada yang setuju dan tidak setuju dengan revisi RUU KPK.

Meskipun ada penolakan, Jokowi tetap menyetujui pembahasan revisi UU KPK. Sementara terhadap RUU KUHP beliau meminta agar pengesahannya ditunda. Begitulah yang pendapat orang pertama di Indonesia.

Quote:

Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara melihat cara pandang yang berbeda dengan Jokowi. Beliau mengatakan bahwa RUU KUHP tak berkaitan langsung dengan Presiden dan anggota DPR.

"Kita mesti lihat bahwa dari semua partai pada dasarnya hampir semua sudah kena tangkap oleh KPK. Sehingga keinginan untuk melemahkan KPK sudah cukup sama di kalangan partai, termasuk juga presiden," tutur Bivitri.

Memang jika dinilai secara nalar benar melemahkan KPK karena seolah-olah fungsi KPK tidak berguna sepenuhnya. Lemah berarti tidak bisa berkuasa sepenuhnya, padahal lebelnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu kira-kira kesimpulan saya dari Bivitri.

Spoiler for :

Berikut ini salah satu UU KPK sebelum dan sesudah revisi:

XII. Pasal 43.

Sebelum revisi:
(1) Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah revisi:
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Quote:

Berdasarkan hal tersebut menurut ane menimbulkan pro dan kontra.

Pro.
Semakin banyak anggota yang beperan penting dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Agung, Polisi NKRI, dan seluruh instansi pemerintah turut andil. Mereka bisa berperan sebagai penyidik KPK. Sehingga tugas KPK berkurang dengan adanya revisi RUU KPK.

Kontra.
Sebelum dilakukan revisi penyelidik adalah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga KPK memiliki peran penting dalam menangani masalah korupsi. Sedangkan setelah revisi seolah-olah KPK menjadi nomor sekian. Tidak punya hak untuk sepenuhnya seperti dulu lagi.

Pertanyaannya?
Untuk apa dibuat KPK kalau tidak bekerja sepenuhnya. Seharusnya dibuat badan KPK untuk bekerja secara maksimal dan tugasnya tidak dialihkan ke pihak lain.

Kesimpulan ane diluar pro dan kontra.

Harapan saya jika revisi itu tetap berjalan, para koruptor mulai berkurang. Sehingga di negeri ini tak banyak pejabat yang menyelewengkan wewenangnya demi kepentingan pribadi.

Suatu harapan semua rakyat yaitu memiliki pemimpin yang adil, bijaksana, amanah, jujur, dipercaya, dan segala hal yang terbaik. Sebagai seorang rakyat pasti tidak mau memiliki pemimpin yang berada dalam lingkaran setan.

Rakyat sangat berperan penting dalam segala hal termasuk politik. Entah itu presiden, DPR, Walikota, DPD, dan semua pejabat yang setara. Mereka tidak akan menduduki posisi tersebut tanpa dukungan rakyat, maka dengarlah aspirasi rakyat. Jangan melakukan keputusan secara sepihak! Semua berhak menyalurkan pendapatnya entah itu pro atau kontra. Keputusan diambil dari hasil diskusi dengan mempertimbangkan dari segala aspek.

Apapun yang terjadi dalam negeri ini semoga yang terbaik dan membawa kemajuan kedepannya. Harapan kami naik, bukan turun.

Point terpenting bagi saya untuk para pemimpin rakyat. Dengarkanlah aspirasi rakyat, jangan lupakan rakyat yang telah mengangkatmu jadi pemimpin! Tanpa rakyat kalian tidak akan duduk di kursi kehormatan. Semoga pesan saya bermanfaat.

Referensi:
1. Opini pribadi.
2. klik disini
3. klik disini

Jogjakarta, 25092019.