Keberadaan desa fiktif yang mendapatkan dana desa menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain mencari kebenaran terkait isu tersebut, pemerintah saat ini sedang membenahi data desa yang ada di seluruh Indonesia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta data desa penerima anggaran harus terus diperbarui secara berkala. Hal itu untuk menghindari kemunculan desa fiktif dan memperbaiki data statistik jumlah desa.

Pihak terkait yang bertanggung jawab dengan dana desa itu mestinya berinisiatif memeriksa jumlah desa dan dana yang didistribusikan. Sebab, tak menutup kemungkinan masih ada desa fiktif yang belum terungkap.

Wapres juga meminta agar kementerian terkait penyelenggaraan dana desa untuk terus berkoordinasi dan proaktif dalam memeriksa jumlah desa dan terkait penyaluran dananya.

Koordinasi dan verifikasi secara berkala tersebut menjadi solusi bagi persoalan penyaluran dana desa, serta untuk memastikan bahwa anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan desa benar-benar bermanfaat.

Harapannya, supaya dana-dana dari APBN itu sampai kepada yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.

Apa yang diungkapkan oleh Kiai Maruf Amin itu benar adanya. Kementerian terkait memang harus segera tanggap dengan memeriksa basis data terpadunya.

Data yang benar adalah kunci untuk membongkar isu desa fiktif ini. Mari kita dorong agar pihak terkait berani dan mau membuka datanya. Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan.

Kita berharap persoalan desa fiktif ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah. Ini semata agar uang negara tidak hilang dan disalurkan kepada pihak yang tidak tepat.

Setuju?