Periode satu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir dan periode dua dari pemerintahan mantan Walikota Solo tersebut akan segera dimulai.

Kini, berbagai target yang dicanangkan oleh Jokowi di periode satunya bisa mulai dikaji guna mengukur tingkat pencapaiannya. Berbagai target yang dicanangkan oleh Jokowi dalam periode pertamanya bisa didapati di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Salah satu target dari Jokowi yang sukses tercapai adalah terkait dengan tingkat pengangguran. Hingga akhir 2019, Jokowi menargetkan tingkat pengangguran turun ke level 4-5%. Faktanya, target ini tercapai.

Melansir data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran per Februari 2019 tercatat di level 5,01% atau jika dibulatkan menjadi 5%. Turunnya tingkat pengangguran seringkali dibanggakan, baik oleh Jokowi maupun oleh para pembantunya di Kabinet Kerja.

Namun begitu, turunnya tingkat pengangguran di era Jokowi patut dikritisi. Pasalnya, walaupun tingkat pengangguran turun, nyatanya sektor informal masih merajai pasar tenaga kerja Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor informal terhadap total pasar tenaga kerja Indonesia terus mendekati level 60%.



Untuk diketahui, yang membedakan lapangan kerja formal dan informal adalah terkait dengan pembayaran pajak ke pemerintah. Tenaga kerja formal merupakan tenaga kerja yang membayarkan pajak kepada pemerintah. Biasanya, tenaga kerja formal merupakan seorang profesional seperti guru, dosen, dokter, wartawan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, tenaga kerja informal merupakan tenaga kerja yang tidak membayarkan pajak kepada pemerintah, walaupun sejatinya penghasilannya masuk ke dalam kategori yang dikenakan pajak penghasilan (PPh). Tenaga kerja informal biasanya diasosiasikan dengan tenaga kerja yang banyak mengandalkan kekuatan fisik (blue collar) seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), kuli bangunan, dan tukang ojek.

Struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja informal jelas berbahaya. Pasalnya, penerimaan negara akan menjadi seret lantaran kebanyakan tenaga kerja tidak membayar PPh. Padahal, PPh merupakan tulang punggung pemerintah untuk membiayai pembangunan.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...er-ojol-ramai

REZIM INI  TERBANTU KRN PENGANGGURAN BANYAK MENJADI OJOL

GA PERLU REPO2 BIKIN LAPANGAN KERJA

YG PENTING RAKYAT MAKAN SEHARI 3 KALI CUKUP