22 Juta Orang Indonesia Kelaparan di Era Jokowi

Beranda

...

Berita dan Politik
22 Juta Orang Indonesia Kelaparan di Era Jokowi

faranidaindri

07-11-2019 03:04

22 Juta Orang Indonesia Kelaparan di Era Jokowi

KORPORAT.COM, JAKARTA – Sebanyak 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan di era Joko Widodo (Jokowi). Angka ini diperoleh berdasarkan hasil riset Asian Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) yang didukung oleh Bappenas.

Dalam laporannya, ADB menyebut bahwa kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.

Untuk mengatasinya, ADB merekomendasikan adanya perubahan strategis dalam investasi pemerintah, perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia.

“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Mark W. Rosegrant, Peneliti Senior di International Food Policy Research Institute (IFPR) dan Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

Laporan ini juga mengkaji potensi investasi pertanian untuk menghasilkan pertumbuhan pertanian dan ekonomi yang lebih cepat dan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Md Abul Basher, spesialis sumber daya alam dan pertanian, SDCC, ADB menyatakan, dari hasil kajian tersebut Indonesia dimungkinkan untuk dapat mengakhiri kelaparan pada tahun 2034. Caranya adalah dengan mengkombinasikan investasi yang lebih tinggi dalam penelitian dan pengembangan pertanian (R&D), infrastruktur irigasi dan efisiensi penggunaan air, serta infrastruktur pedesaan termasuk jalan, listrik, dan kereta api.

Untuk mengakhiri kelaparan di Indonesia, kita harus menargetkan investasi ke arah strategi yang menciptakan potensi terbesar untuk pembangunan dan kemakmuran dan mengalihkan sejumlah dana dari wilayah-wilayah yang terbukti kurang efektif,” imbuh Profesor Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung Bustanul Arifin.

Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk R&D pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan. “Selain mengakhiri kelaparan, skenario investasi komprehensif memiliki manfaat besar secara ekonomi,” katanya.
Adapun Skenario investasi komprehensif ini diproyeksikan akan meningkatkan total manfaat ekonomi sebesar Rp 1,83 triliun pada tahun 2045, atau sekitar USD129 miliar dengan nilai tukar saat ini.

SUMBER >>> korporat