Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Amerika Serikat menyatakan tetap mengedepankan aspek hak asasi manusia ketika ditanya kemungkinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi AS.

Respons tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. di Perpustakaan Nasional RI di Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

"Penghormatan terhadap hak asasi manusia terus menjadi fondasi utama [AS]," ujar Donovan ketika ditanya mengenai klaim Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad soal Prabowo mendapatkan undangan ke AS.

Namun Donovan tidak membenarkan maupun mengelak mengenai klaim Prabowo telah diundang langsung oleh perwakilan pemerintahan AS.

Saat ditanya pengajuan visa Prabowo yang ditolak oleh AS sekitar tahun 2000 lalu, Donovan pun enggan berkomentar. Sebab, kata dia, hal itu merupakan ranah privasi individu yang harus dilindungi.

"Kami tidak pernah membahas kasus visa individu, karena itu adalah masalah privasi individu yang mengajukan permohonan visa AS," katanya.

Terlepas dari masalah HAM, Donovan menekankan bahwa AS terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.

"Kami sangat menghormati proses demokrasi di Indonesia. Dan tentu saja kita akan bersiap untuk bekerja dengan semua anggota kabinet Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Sebelumnya Dasco mengatakan sejumlah perwakilan negara sudah bertemu dengan Prabowo sejak ia dilantik menjadi Menhan. Di antaranya termasuk AS.

[table][tr][td]Lihat juga:
 Dilema Australia: Antara Kedaulatan Indonesia dan HAM Papua[/td]
[/tr]
[/table]

"Sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahmi kepada Pak Prabowo termasuk dari tim Amerika Serikat," kata Dasco di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Dasco mengklaim dalam silaturahmi tersebut juga disampaikan undangan kepada Prabowo untuk berkunjung ke AS. Kendati demikian belum ada rencana lebih lanjut mengenai kapan Prabowo akan berkunjung ke sana.

Prabowo sendiri sempat ditangkal ketika akan berkunjung ke AS untuk menghadiri upacara kelulusan putranya Didit Hadiprasetyo di salah satu universitas di Boston.

Kala itu, tak jelas alasan AS mengembargo Prabowo masuk ke negaranya. Akan tetapi, artikel yang ditulis New York Times pada Maret 2014 mengungkapkan bahwa pemerintah AS sempat khawatir dengan stabilitas Indonesia pasca jatuhnya Soeharto.

Pemerintah AS saat itu sedang menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, termasuk Prabowo. Seperti diketahui, Prabowo merupakan mantan menantu Soeharto karena sempat menikahi anak Soeharto Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Prabowo merupakan mantan jenderal yang diduga memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia. Dia dicopot dari tugas militer tak lama menyusul hilangnya 13 aktivis tahun 1997/1998.

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal pernah mengatakan bahwa Tim Mawar mengakui telah menculik sejumlah aktivis karena diperintah oleh Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

"Komandan Tim Mawar [Bambang] mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus," kata Syamsu di depan 'Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM' di Gedung Joeang '45, Jakarta pada 25 Juni 2014, seperti dikutip sejumlah media.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh mantan Danpuspom TNI pengganti Syamsu Djalal, Mayjen (Purn) Djasri Marin. Dia menyatakan Prabowo tidak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo.


https://cnnindonesia.com/internasion...rom=wp_wm_cnn

HARUSNYA JOKOWI SEBELUM MENGANGKATNYA JADI MENHAN YAITU MEMBERSIHKAN 

NAMA PRABOWO SOAL KALO PRABOWO TIDAK TERLIBAT DAN CLEAR

BIAR GAK RANCU...JADI PERSOALAN NEGARA BUKAN MELULU MENCARI2 SALAH MASA LALU