Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

uratkumbangAvatar border
TS
uratkumbang
Pengusaha Ngeluh Ulah Ormas Minta Jatah Lahan Parkir



Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui menggandeng ormas dalam pengelolaan parkir di minimarket. Ormas nantinya akan menjadi operator dalam pemungutan parkir di minimarket Kota Bekasi.

"Iya, kan sama kayak mall bekerja sama dengan Secure Parking," kata Rahmat Effendi kepada wartawan di kantornya Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (4/11/2019).

Pria yang akrab disapa Pepen itu menyebutkan, bahwa pihaknya ingin memberdayakan ormas dalam pengelolaan parkir di minimarket. Namun, dia menegaskan ormas harus mengikuti regulasi yang diterapkan oleh Pemkot Bekasi.

Sayangnya langkah tersebut dikeluhkan pengusaha di bidang ritel. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, dari informasi yang dia ketahui ormas atau LSM ini ingin menguasai lahan parkir di toko waralaba.

"Di wilayah Bekasi itu kan penguasaan lahan parkir," kata dia saat dihubungi detikcom, Senin (4/11/2019) kemarin.

LSM atau ormas tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Berkaitan dengan itu, Tutum tak mengetahui pasti bagaimana kerja samanya.

Sementara pihaknya sebagai pelaku usaha hanya ingin mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintah.

"Intinya bagi kami lebih kepada apapun yang Pemda lakukan Pemda harus melindungi kita sebagai pelaku usaha benar, dari segala tata cara aturan dan apapun yang mereka kerja samakan gitu," jelasnya.

"Bukan hanya parkir. Kami ini kan pelaku usaha, (ingin dilindungi) dari segala gangguan apapun lah sifatnya. Kalau itu kan masalah case-nya parkir tadi videonya (yang viral). Tapi kalau kata kata saya lebih perlindungan dari segala aktivitas usaha kami," tambahnya.

1. Pertanyakan Kepatutannya




Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, pihaknya tidak punya wewenang untuk melarang pemerintah untuk bekerja sama dengan siapapun termasuk ormas. Hanya saja perlu dilihat kepatutannya.

"Itu yang dimaksud bahwa dia mau bikin perjanjian dengan siapapun, kami tidak berhak melarang cuma lihat kepatutannya saja dari peraturan itu," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurutnya pemerintah setempat perlu memikirkan apakah pengelolaan lahan parkir layaknya diserahkan ke sebuah ormas atau LSM.

"Boleh dan tidaknya pemerintah menjalankan aturan itu gitu, siapa yang mengelola parkir? apakah diserahkan kepada LSM atau tidak itu pemerintah lah yang pikirin, salah salah dia bukan salah saya lagi," jelasnya.

Dia hanya mengingatkan agar pemerintah kota Bekasi menjalankan perda yang ada sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelusuran detikcom, masalah di atas ada kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

"Itu kan ada Perdanya, jalankan saja pemerintah. Soal pemerintah mau kerja sama sama LSM itu hak mereka gitu, tapi jangan kami dilibatkan untuk hal-hal yang di luar itu, di luar aturan gitu," jelasnya.

2. Kata Pakar Ekonomi



Menanggapi itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menyayangkan hal itu bisa terjadi. Apalagi kejadian tersebut difasilitasi oleh Pemkot Bekasi.

"Seharusnya tidak ada kegiatan-kegiatan pemaksaan dan sangat disayangkan difasilitasi oleh pemerintah daerah," kata Pieter saat dihubungi detikcom, Senin (4/11/2019).

Menurut Pieter, kejadian tersebut dapat menghambat investasi. Sehingga menyebabkan ketidakpastian terhadap dunia usaha.

"Inilah yang jadi hambatan investasi. Dunia usaha itu paling anti yang seperti itu. Kalo sudah di luar jalur normal, ditentukan tarifnya berapa, menyebabkan ketidakpastian terhadap dunia usaha," jelasnya.

Tanggapan lain dilontarkan oleh peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Menurutnya, jika kejadian tersebut ada regulasi yang mengatur, maka tidak akan mengganggu investasi.

"Ormas kan nggak bisa sendiri, jadi harusnya berdasarkan regulasi. Selama itu pengelolaannya jelas, tidak merugikan masyarakat, dan memberikan kepastian ya tidak akan mengganggu investasi tentu," imbuh Enny.




Sumur: https://m.detik.com/finance/berita-e...-parkir/indeks


Hayoo lhoo,,mulai ngeluh tuh pengusaha..
Yg model gini ini yg bikin inpestor males ke Indonesia.
Ayo dong pemkot,pemda jgn kalah sama Omas eh Ormas..emoticon-Traveller
sebelahblog
4iinch
4iinch dan sebelahblog memberi reputasi
2
2.2K
35
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671KThread40.9KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.