- Beranda
- Berita dan Politik
IBC: Honor Tenaga Ahli Pidato Gubernur DKI Rp 390 Juta Buat 6,5 Orang
...
TS
joko.win
IBC: Honor Tenaga Ahli Pidato Gubernur DKI Rp 390 Juta Buat 6,5 Orang
Merdeka.com - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Rahmat menemukan adanya dugaan duplikasi anggaran dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta 2020. Menurutnya, ada anggaran yang dinilai tumpang tindih di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
"IBC melihat, temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran," kata Rahmat di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Rahmat menyebut, salah satu temuannya yakni anggaran Honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato atau Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wagub.
Dalam anggaran tersebut, juga terdapat di anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu.
"Di KDH KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp 390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu, alokasinya Rp 240 juta. Ini duplikasi anggaran," ungkapnya.
Ia menjelaskan, jika dilihat dari variabel yang digunakan, KDH mengusulkan angka Rp 390 juta untuk 6,5 orang.
"Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu," jelasnya.
Dia menduga, dari pembuatan daftar anggaran di awal tersebut sangatlah buruk. Padahal, DKI cukup mempunyai waktu menganggarkan dana secara optimal.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah PSI yang telah membuka anggaran ke publik. Menurutnya ini bisa jadi cara pencegahan korupsi yang baik, mengingat tenggat waktu pembahasan yang sudah mulai selesai.
"Apalagi sempat disampaikan tinggal 1 bulan lagi. Ini jadi mitigasi potensi korupsi di RAPBD 2020. Karena, kami meyakini korupsi bisa terjadi kalau perencanaan sangat buruk," pungkasnya.
Baca juga:
ICW Temukan Anggaran Aibon Rp 126 M & Pulpen Rp 678 M di KUA-PPAS
Pemprov DKI Anggarkan Proyek Revitalisasi Trotoar Rp1,1 Triliun
Rp 556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan
Usulan RAPBD Janggal, Anies Diminta Tak Melulu Salahkan Bawahan & Sistem
Formappi Heran, Politikus PSI Bongkar Kejanggalan Anggaran Malah Dilaporkan
Anggaran Janggal RAPBD DKI, Anies atau PSI Lebih Dahulu Tahu?
Anies Minta Kelemahan e-Budgeting Dikoreksi, Bukan Diviralkan
https://m.merdeka.com/jakarta/ibc-ho...-65-orang.html
"IBC melihat, temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran," kata Rahmat di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Rahmat menyebut, salah satu temuannya yakni anggaran Honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato atau Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wagub.
Dalam anggaran tersebut, juga terdapat di anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu.
"Di KDH KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp 390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu, alokasinya Rp 240 juta. Ini duplikasi anggaran," ungkapnya.
Ia menjelaskan, jika dilihat dari variabel yang digunakan, KDH mengusulkan angka Rp 390 juta untuk 6,5 orang.
"Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu," jelasnya.
Dia menduga, dari pembuatan daftar anggaran di awal tersebut sangatlah buruk. Padahal, DKI cukup mempunyai waktu menganggarkan dana secara optimal.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah PSI yang telah membuka anggaran ke publik. Menurutnya ini bisa jadi cara pencegahan korupsi yang baik, mengingat tenggat waktu pembahasan yang sudah mulai selesai.
"Apalagi sempat disampaikan tinggal 1 bulan lagi. Ini jadi mitigasi potensi korupsi di RAPBD 2020. Karena, kami meyakini korupsi bisa terjadi kalau perencanaan sangat buruk," pungkasnya.
Baca juga:
ICW Temukan Anggaran Aibon Rp 126 M & Pulpen Rp 678 M di KUA-PPAS
Pemprov DKI Anggarkan Proyek Revitalisasi Trotoar Rp1,1 Triliun
Rp 556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan
Usulan RAPBD Janggal, Anies Diminta Tak Melulu Salahkan Bawahan & Sistem
Formappi Heran, Politikus PSI Bongkar Kejanggalan Anggaran Malah Dilaporkan
Anggaran Janggal RAPBD DKI, Anies atau PSI Lebih Dahulu Tahu?
Anies Minta Kelemahan e-Budgeting Dikoreksi, Bukan Diviralkan
https://m.merdeka.com/jakarta/ibc-ho...-65-orang.html
4iinch dan 5 lainnya memberi reputasi
6
2.9K
43
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya