RIAU24.COM - Minggu 3 November 2019, Fahri Hamzah menyentil keras karakter-karakter pejabat di era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu sampaikan pemerintahan Jokowi harus berfokus pada penyelesaian masalah, bukan malah sibuk 'pencitraan'.


BACA JUGA : Disebut-sebut Maju di Pilkada Pandeglang, Netizen Ramai-ramai Dukung Susi Pudjiastuti



Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam akun facebooknya. "Pak Moh Mahfud MD juga kita kasi waktu. Kami diam bukan karena dapat apa-apa atau takut. Gak ada istilah takut. Pemerintah itu pegawainya rakyat. Pajak rakyat dirampas untuk pejabat. Kerja yang bener," tulis @Fahri Hamzah di facebook.

"Jangan ngarang cerita kosong, jangan pencitraan, capek tauk! Capek! Rakyat cuman punya 1 pertanyaan: "hasilnya apa, kok pejabat tiap hari bicara citra dan masalah. hasilnya mana?" Orang pengen suasana damai, aman, adil, kebebasan dan ekspresi di jamin. Ekonomi membaik, perut kenyang, ada pakaian, ada rumah, bisa berobat kalau sakit. Itu aja," katanya.

BACA JUGA : Pertemuan Nasdem dan PKS, Faizal Assegaf: PDIP Mulai Gusar


"Pejabat ini ngomong soaI-soal gak penting. Ngarang cerita kiri kanan. Katanya masalah tambah banyak, seolah masalah ini tambah darurat, selalu ada, gak bisa diberantas, Ekstra Ordinary, berkembang, tambah canggih, dll. Lah trus negara gunanya apa coba kalau masalah gak selesai?" sambung Fahri Hamzah.

"Jangankan kasi kita tenggat waktu, misalnya, "setahun teroris selesai, dua tahun korupsi hilang, 3 tahun rakyat sejahtera, 2 tahun ketimpangan hilang, BPJS gratis, sekolah murah, pangan murah, pekerjaan tersedia luas, sungai tambah bersih, hutan hijau, pantai jernih, dll. Tapi yang terjadi bikin frustrasi, kayak kita jalan di Iorong gelap tanpa lilin. Tanpa harapan. Presiden Jokowi sudah pidato pelantikan, kasi optimisme katanya pendapatan perkapita tahun 2045 adalah sekitar 27juta/bulan. Kenapa bukan ini yang diteruskan? Apa ide besarnya? Ayolah para menteri bikin optimis. Ayo para pendukung bikin optimis. dorong penyelesaian masalah," sebutnya.

"Ayo kita bantu. lnsya Allah bisa kok. negara Iain bisa, masak kita gak bisa. Mari jaga persatuan. Menteri jangan sembarang ngomong. belajar dulu baru ngomong. Ayo kita bisa! Nanti kalau saya ikut demo,jadi repot," sebut Fahri Hamzah.

Langsung saja status Medsos itu ramai dikomentari netizen atau warganet. @Akas Yusran Kolatlena: "Sukses untuk mu kakanda sang idolah kami."

@Erra Maryam: "Ya elah Pak ini yg sy suka dr bpk,, krn bpk pinter menilai orla, slma bpk jd DPR apa yg sdh bpk perjuangkan utk rakyat, bpk sdri aja yg hszan mendukung ruu kpk Smpe d sah kan,, bpk ini lebih baik byk2 intropeksi diri,ngaca!"

@Raden Surya Darma: "Saya selalu doakan yg terbaik. Teruslah berjuang buat negeri ini. Carilah kawan agar lebih kuat untuk bersama melawan kedzoliman."

@Muhammad Al Furqan: "ldealismenya masih bgitu tertata rapi. Kekonsistenannya pun tatkala rapi. Di antara beberapa tokoh panutan sya,mau dari kalangan politis, akademis, dll. Bung Fahri Hamzah lah yang senantiasa buat saya tetap sllu mau berada dalam garis perjuangan ,sampe saatnya seluruh lapisan masyarakat menikmati kesejahteraan."
Penulis: R24/riki

http://m.riau24.com/berita/baca/1572...aan-Capek-Tauk



Akademisi Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK


AKURAT.CO, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan dalih atau alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menerbitkan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang (Perppu) terkait perubahan UU 30/2002 tentang KPK.

Jokowi berdalih keputusan itu diambil sebagai bentuk sopan santun dalam ketatanegaraan lantaran proses uji materi masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, Presiden Jokowi selama ini tidak memiliki sopan santun karena dalam pembahasan revisi Undang-undang (UU) KPK tidak melibatkan lembaga anti rasuah, sebelum akhirnya mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR.

"Saya pertanyakan adab sopan santun presiden itu," kata Feri dalam dikusi bertajuk 'Presiden Tidak Menerbitkan Perppu, Komitmen Anti Korupsi Pemerintah Dipertanyakan' di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/13/2019).

"Apakah sopan seorang presiden yang tak mendengarkan masukan publik dan tak melibatkan KPK dalam pembahasan RUU KPK. Presiden cuma kirim Menpan-RB dan Menkumham. Kalau bahas KPK ya ajak KPK-nya. Itu tidak sopan dong," ujar Feri.

Kemudian, dikatakan Feri, apakah sopan ketika UU KPK dibiarkan begitu saja pada waktu itu oleh Presiden Jokowi, dan disetujui dalam sidang Paripurna DPR yang tidak memenuhi kuorum.

"Hadir cuma 107 orang. Titip absen 182 orang. Sopan tidak presiden membiarkan ini semua?," ucap dengan mempertanyakan sikap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut dikatakannya, apakah presiden bisa disebut sopan, tapi tak menepati janjinya kepada para tokoh yang memberikan masukan terkait UU KPK.

"Padahal ia menyatakan akan memberi tahu keputusannya kepada para tokoh tersebut. Menurut saya ini tidak sopan," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi bertemu sejumlah tokoh nasional lintas bidang pada akhir September lalu atau tepat setelah UU KPK disahkan DPR. Tokoh yang hadir diantaranya Goenawan Mohamad, Emil Salim, dan Azyumardi Azra, serta Mahfud MD.

"Apakah presiden sopan ketika lima nyawa pelajar dan mahasiswa sudah melayang saat aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK. Ada 5 nyawa anak bangsa ini yang tidak dipertimbangkan presiden untuk terbitkan Perppu KPK," tegas Feri.

Terakhir, lanjut Feri, apakah sopan seorang Presiden Jokowi yang telah menunjuk langsung lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK secara langsung.

"Tapi presiden berikutnya harus pakai panitia seleksi. Dimana sopan santun Jokowi kepada presiden berikutnya," pungkasnya.

Diketahui, keputusan Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK itu disampaikan saat berbicang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (1/11) lalu. Ia mengaku tak perlu mengeluarkan Perppu saat UU KPK itu sendiri masih diuji di MK.

"Jangan ada orang yang masih berproses uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan. Kita harus hormati proses seperti itu," kata Jokowi.[]