Jakarta - Para serikat pekerja atau serikat buruh meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan berdasarkan perhitungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang.

Komoditas KHL yang diusulkan buruh dibagi dalam beberapa kategori. Sedikit di antaranya ada pembalut, ballpoint/pensil, hingga deodorant.

Baca juga: Buruh & Pengusaha Protes UMP 2020, Menaker: Kita Terus Dialog

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, hal itu merupakan kebutuhan pokok bagi para buruh. Terutama deodorant, ia mengatakan bahwa pekerja buruh juga ingin wangi.

"Masa iya sih serikat pekerja punya bau yang tidak sedap. Kita juga kan kepingin wangi. Nah deodorant salah satu penunjang kita untuk pekerja agar lebih nyaman pake deodorant, gitu," kata Mirah saat dihubungi detikcom, Minggu (3/10/2019).

Menurutnya, daftar KHL memang harus dituliskan secara rinci, mulai dari kebutuhan skala kecil sampai besar. Agar para pengusaha mengetahui kebutuhan para buruh
.
"Memang harus rinci. Kan punya pertanyaan juga dari para pengusaha, itu buruh dapat uang hitungan segitu apasih dasarnya? kan gitu. Makanya itu kita rinci. Sampai beras sekian gram, kangkung berapa ikat, gitu. Memang harus rinci sampai sabun, odol, dan sebagainya," ungkap Mirah.

Untuk diketahui, sebelumnya pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta 60 item KHL ditambah menjadi 78 item. Namun, pihak Aspek Indonesia meminta KHL agar ditambah menjadi 84 item.

"Karena Aspek Indonesia itu asosiasi KSPI ya mau tidak mau kita ikutin. Tapi kami Aspek Indonesia punya prinsip sendiri. Biarkan KSPI menyampaikan 78 item, tapi kami punya hitungan sendiri 84. Kalau ditolak pun nggak masalah. Kami tetap bersikukuh dengan 84 item KHL," tegas Mirah.