Anies Baswedan, soal penyusunan anggaran mengatakan; bahwa system e-budgeting yang dibikin (penguasa sebelumnya), bermasalah. "Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati,…" katanya di Balai Kota DKI (30/10/2019).

Seperti biasanya, Anies dengan bahasa langit ngomong, "Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah (saya). Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami,…" imbuhnya.

Sehari kemudian, Ahok menanggapi, "Sistem itu berjalan baik, jika yang input tidak ada niat mark up apalagi maling (uang rakyat)." Kok Ahok jadi agak klenik nih, komputer bisa membaca niat baik manusia? 

Ahok mengingatkan sistem E-Budgeting yang ada saat ini bisa mengungkap data semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," katanya.

Sistem e-budgeting DKI Jakarta diinisiasi oleh Jokowi ketika menjadi Gubernur, dengan wagub Ahok. Sistem ini bertumpu pada data-base kependudukan. Hingga detail misal berapa jumlah anak sekolah SD, lengkap dengan jenis kelamin, agama, dan bisa jadi data keluarga, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Tergantung encoding yang dilakukan.

Misal mau menyusun anggaran kebutuhan anak SD membeli pensil. Tinggal melakukan updating harga pasar dan jumlah siswa. Bagaimana bisa tahu jika anggaran kegedean atau tak masuk akal? Dibuatlah program dengan rasio perbandingan, di samping juga pemetaan anggaran berdasar skala prioritas dan komposisi anggaran. Misal untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, masing-masing berapa persen dari keseluruhan anggaran belanja.

Dalam e-budgeting sudah diprogram harga atas dan bawah berdasar pasar. Jika harga sebuah pensil berkisar antara Rp 50 s.d 70, ketika kita memberi harga pensil Rp 100, masukan data bisa saja ditolak, atau muncul warning secara audio atau visual, tergantung perancang program e-budgeting membuatnya.

Penganggaran melalui e-budgeting berbasis data. Data apapun yang berkait. Data kependudukan, sekolah, kondisi ekonomi wilayah, dan seterusnya. Data itu bisa selalu updating on program atau manual. Tapi yang paling penting, e-budgeting mesti bisa diakses siapa saja, sekali pun sedang dalam proses. Jangan seperti sekarang, penetapan APBD mepet tinggal sebulan baru kemudian sibuk menyisir anggaran. Di website anggaran DKI hanya tersedia draft rencana kerja pemda dalam bentuk data gelondongan, itupun kini sudah dihapus karena heboh lem aibon.

Seharusnya dipajang anggaran secara teperinci dalam bentuk draft KUA-PPAS yang akan dibahas bersama DPRD seperti era Ahok dulu.Tak ada alasan ini baru sementara atau final, sehingga kontrol banyak pihak dimungkinkan.

Dengan mengatakan sistemnya jadul, atau tidak smart, Anies berencana mengubah sistem e-Budgeting yang dibuat Ahok. Anies menuding sistem tersebut sudah digital, tapi tidak pintar (smart). Masalahnya mau diganti yang lebih pintar? Kalau diganti system lebih bodoh, bagaimana? Agar niatan korupsi tidak ketahuan?

Dari sini, di antara keduanya, kita bertanya; siapa yang ngehek? Paham? Pemahaman nenek lu!

https://mv.beritacenter.com/news-233...atau-ahok.html