KOMPAS.com - Penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pasalnya, ditemukan banyak kejanggalan.

Setidaknya munculnya lima anggaran fantastis, yakni anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,3 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting tersebut dinilai bukanlah anggaran yang sebenarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan adanya kesalahan sistem digital yang digunakan.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi. Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Terkait dengan sistem e-budgeting tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) pun angkat bicara. Ia justru menyebut Anies terlalu pintar.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu oversmart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur dahulu bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon dan pulpen.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up).

Melihat perseteruan keduanya, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi mengatakan, meski Ahok tak lagi menjabat, jejaknya cukup pekat di Jakarta sehingga publik sering membandingkan Anies dan Ahok dalam memimpin Jakarta.

"Rupanya itu pula yang tampaknya mendorong Anies untuk menyalahkan Ahok. Sadar atau tidak, Anies selalu menoleh ke Ahok untuk mendongkrak persepsi publik terhadap kinerjanya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Menambahkan hal itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Wijayanto mengatakan, rivalitas antara Ahok dan Anies tidak dapat dipisahkan dari Pilkada Jakarta 2017.

Selain dari sisi personal, saling serang juga terjadi di antara pendukung keduanya yang juga melibatkan netizen.

Model kepemimpinan

Bahkan, sebuah riset menunjukkan, kedua kubu sama-sama menggunakan buzzer untuk saling serang satu sama lain.

"Apalagi untuk kasus Pilkada Jakarta, Anies dan Ahok tidak kembali hangat seperti Jokowi dan Prabowo," ucap Wijayanto ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Ia mengungkapkan, ketika masih menjadi gubernur, Ahok memiliki gaya komunikasi politik yang memang cenderung lebih apa adanya karena Ahok tumbuh dari latar belakang budaya yang seperti itu.

"Namun, dalam perspektif komunikasi politik, menurut saya, gaya komunikasi Ahok itu kurang peka pada konteks sosiokultural masyarakat kita yang multietnis dan multikultur," ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, mengatakan, adu argumen antara Ahok dan Anies sudah bisa dilihat sejak Pilkada 2017.

Dia mengungkapkan, secara umum, Anies dan Ahok memiliki tipe yang berbeda.

"Kalau Ahok itu kan seperti praktisi, begitulah, dia tahu detail, dia eksekutor. Kalau Anies kan dia lebih teoretis sehingga memang harga yang harus dibayar ya misalnya soal detail itu tidak menjadi bagian dari keterampilan Anies," kata Mada.

"Jadi ini sekaligus menunjukkan model kepemimpinan yang dibutuhkan DKI atau secara umum oleh Indonesia," ujar dia.

Menurut Mada, dahulu terdapat istilah model kepemimpinan administrator dan solidarity maker.

Mada menyebutkan bahwa model administrator layaknya dimiliki oleh Bung Hatta, sedangkan solidarity maker dimiliki oleh Soekarno.

"Nah, ini kira-kira arahnya hampir samalah ya, si Ahok ini bisa kita masukkan kategori administrator, sedangkan Anies solidarity maker," papar dia.

sumber

bicara soal kepemimpinan memang selalu ada perbandingan antara pemimpin sekarang dengan pemimpin sebelumnya. kalo dilihat anies ini punya kelebihan dan kekurangan. kelebihannya seorang anies tidak bisa dipungkiri dia bagus dalam pendekatan bahasa dengan etika berkomunikasi yang mana itu juga penting sebagai seorang pemimpin. namun BTP seorang eksekutor, dia orang lapangan yang mana dia mau apa yang dikerjakan beres dan masuk akal sehingga kadang suka kepeleset lidah tapi kerja dia terlihat nyata. dilihat kondisi jakarta memang sebenarnya masyarakat sudah terlalu malas dengan pemimpin yang terlalu banyak retorika dan selalu ingin terlihat kerjanya sedangkan pemimpin yang sekarang terlalu sering timbul di media hanya untuk berargumen bahwa dia adalah korban. semoga perseteruan ini menghasilkan sesuatu yang baik bukan perpecahan