Rencongpost.com, Aceh – Pengadaan kendaraan mobil dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan Sekretariat Dewan (Sekwan) sebesar Rp7,3 miliar menuai kritikan.

Sebanyak lima unit mobil yang dianggarkan dengan jumlah yang wah tersebut, meliputi mobil ketua DPR Aceh senilai Rp1,9 miliar, tiga wakil ketua sebesar Rp4,6 miliar dan Sekwan Rp750 juta.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengadaan mobil dinas tersebut merupakan bagian dari menghamburkan uang negara dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Aceh.

“Seharusnya pemerintah tidak perlu mempertontonkan fasilitas mewah. Walaupun dibenarkan secara aturan, tapi sangat tidak elok di tengah kondisi sosial masyarakat masih banyak masalah (faktor kemiskinan dan pengangguran),” ujar Koordinator MaTA, Alfian di Banda Aceh, Jumat (1/11).

Menurut dia, sebaiknya pemerintah lebih menyederhanakan terhadap fasilitas yang digunakan lewat prinsip, kesederhanaan, ekonomis dan efektif.

“Sangat populer kalau seadanya ketua atau wakil ketua DPR Aceh ada yang mau menolak fasilitas mobil mewah dan itu menjadi salah satu ukuran dalam memberi rasa keadilan masyarakat Aceh,” katanya.

Alfian menuturkan pihaknya menolak tegas terhadap pengadaan mobil mewah tersebut dengan alasan sangat mencederai keadilan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan banyaknya pengangguran.

“Fasilitas mewah bukan menjadi harapan publik,” sebutnya. (EDS)

https://rencongpost.com/anggaran-mob...liar-per-unit/