Jakarta: Presiden Joko Widodo belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Dia masih menunggu hasil uji materi atau judicial review terhadap UU KPK yang sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Perppu hanya mengacaukan etika bertatakenegaraan bila dikeluarkan saat uji materi berlangsung. "Kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan," ujar Jokowi.

Ada tiga pihak yang mengajukan uji materi ke MK terkait UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sidang uji materi masih bergulir.

Hakim-hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) masih membahas permohonan uji materi pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Hal ini disampaikan Ketua MK, Anwar Usman, pada saat memimpin sidang uji materi pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim," kata Anwar Usman, di ruang sidang gedung MK, Senin (28/10/2019).

Di RPH, hakim konstitusi akan membahas perkara secara lebih mendalam dan rinci.

RPH bersifat tertutup dan rahasia.

Rapat hanya diikuti hakim konstitusi dan panitera.

Nantinya, panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.

"Bagaimana kelanjutan dari perkara ini? Apakah akan diteruskan atau akan berakhir sampai di sini, langsung putusan, atau masih dilanjutkan," kata dia.

Untuk itu, dia meminta, kepada pemohon agar menunggu pemberitahuan dari pihak kepaniteraan MK.

"Nanti akan diberitahu oleh kepaniteraan, kapan persidangan ini akan dilanjutkan atau mungkin langsung putus atau bagaimana, ya," tambahnya.

https://www.google.com/amp/s/www.med...materi-mk-usai