Pesan Tito ke Idham Azis: Jadi Kapolri Tidak Gampang
TS
cumipenjara
Pesan Tito ke Idham Azis: Jadi Kapolri Tidak Gampang
Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh penggantinya, Jenderal Idham Azis. Tito menyebut jabatan Kapolri bukan pekerjaan yang gampang.
"Jadi Kapolri enggak gampang karena internal saja harus ngurusin 450 ribu orang. Eksternal ada 34 Polda, 500 lebih Polres, hampir 5.000 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11).
Tito mengatakan Korps Bhayangkara juga melaksanakan tugas pokok pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Penegakan hukum itu enggak gampang di tengah negara yang sangat pluralistik dan demokrasi yang cenderung bebas. Jadi permasalahan ideologis, politis, Pilkada tahun depan 270 daerah itu akan banyak sekali," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri itu lantas mengingatkan Idham tentang kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan, begal, mengambil kekayaan negara, illegal logging, illegal fishing, hingga kejahatan lingkungan.
"Kompleks sekali. Saya merasakan tiga tahun tiga bulan merasa cukup berat (menjabat Kapolri)," tuturnya.
Sementara itu, Idham menyatakan akan segera menjalankan program kerja yang sudah disampaikan ketika uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Ia akan menunggu proses serah terima jabatan dari Tito pada Rabu 6 November mendatang.
"Saya serah terima dengan bapak Mendagri (Tito Karnavian) yang rencana akan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 6 November," kata Idham.
Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komjen Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Polri. PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Sebelum menjabat kapolri, Idham memegang dua jabatan yang bersinggungan dengan kasus tersebut. Idham pernah memimpin penyelidikan atas kasus Novel saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya. Ketika menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Idham juga belum bisa menuntaskan kasus Novel.
Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.
Sebelum dilantik menjadi kapolri, Idham menyatakan akan segera menunjuk Kabareskrim yang baru.
"Saya nanti begitu dilantik, saya akan menunjuk Kabareskrim baru, dan saya beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu," kata Idham di Jakarta.
Quote:
Setumpuk PR Idham Azis di Pucuk Pimpinan Polri
Spoiler for :
Setumpuk pekerjaan rumah (PR) telah menanti Komisaris Jenderal Idham Azis di kursi pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Berbagai utang kasus serta pembenahan di internal Korps Bhayangkara yang belum dituntaskan pendahulunya, Jenderal Tito Karnavian, akan menjadi tanggung jawab Idham.
Idham lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR pada Rabu (30/10) dan disahkan di Rapat Paripurna DPR keesokan harinya. Pada Jumat (1/11), ia akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
PR pertama Idham ialah menuntaskan kasus serangan teror berupa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Idham sebenarnya dianggap gagal menuntaskan kasus ini. Pasalnya, dua jabatan yang sebelumnya ia pangku yakni Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki tugas untuk menuntaskan kasus yang terjadi sejak 2017 ini.
Dia juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Teknis Polri dalam penuntasan kasus Novel. Namun, tim ini tak mampu memenuhi tenggat Jokowi selama tiga bulan sejak 19 Juli 2019.
PR kedua, Idham juga harus menuntaskan penyidikan kasus serangan teror bom molotov terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarief yang terjadi pada 9 Januari 2019.
Penyidikan kasus tersebut mangkrak hingga saat ini walaupun Polri telah menggandeng pihak kepolisian London, Inggris, untuk mempelajari rekaman closed circuit television (CCTV) di rumah dua pimpinan KPK tersebut.
Setumpuk PR Idham sebagai Kapolri lainnya juga terungkap dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR pada Rabu (30/10).
Salah satunya kasus terorisme yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan penyebab kasus terorisme di Poso tidak tuntas hingga saat ini, meskipun pimpinan utama kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso telah tewas pada 2016.
Menurut Sudding, hal tersebut melahirkan persepsi publik akan terjadinya pembiaran yang dilakukan secara sengaja oleh aparat keamanan agar aliran dana terus mengalir ke Polri atau digunakan untuk pengalihan isu.
"Sehingga yang ada di atas gunung ini sampai sekarang belum ditindak tegas. Itu persepsi masyarakat," kata Sudding dalam uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10).
PR keempat Idham adalah soal citra Polri di mata publik bahwa polisi jauh dari umat Islam. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi berkata umat Islam seolah-olah dihadapkan dengan polisi dalam beberapa waktu terakhir.
"Kita tidak ingin lah suasana seperti ini terjadi dan kita tidak mau, merusak bangsa ini, Pak. Apalagi dengan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Enggak benar itu, enggak boleh terjadi seperti itu," ujar Aboebakar.
PR kelima, Idham mesti memperbaiki hubungan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain yaitu KPK dan Kejaksaan Agung.
Terkait hal ini, mantan Kadiv Propam Polri itu menyatakan berjanji mempererat hubungan Polri dengan KPK dan Kejaksaan Agung.
Idham menyadari hubungan Polri dengan KPK kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan apapun bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang aktif.
"Harus aktif duduk bersama. Komunikasi harus dilakukan secara humanis," ujar alumnus Akpol 1988 itu.
PR keenam, soal pemberantasan narkotika di internal Polri. Ia menyatakan akan bertindak tegas jika ada anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.
"Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas. Kalau masyarakat bandar aja kita tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba," kata Idham.