Perkenalkan calon provinsi ke-35 Indonesia, Papua Selatan.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Tanah Papua awal pekan ini sepertinya memang sepertinya memberikan sinyalemen adanya agenda khusus terhadap kawasan yang satu ini.

Kunjungan itu tidak hanya sebatas "menengok" kondisi  masyarakat disana, akan tetapi juga merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah menciptakan pembangunan yang optimal di provinsi ujung timur Nusantara itu.

Hal ini terlihat dari semakin mengemukanya wacana pemekaran wilayah di Papua yang mana kemungkinan akan "lahir" provinsi baru di Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa akan ada Provinsi baru di Indonesia bernama Provinsi Papua Selatan.

Untuk (calon) Provinsi Papua Selatan sendiri sampai saat ini baru memiliki cakupan empat kabupaten saja, yakni Kabupaten Mappie, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke. Artinya harus ada setidaknya satu kabupaten atau kota lagi untuk memastikan kelahiran provinsi baru tersebut.

Rencana pemekaran Papua sendiri sudah mendapat lampu hijau dari Jokowi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, sebetulnya pemerintah pusat menerima 183 usulan pemekaran dari pemerintah wilayah, tapi karena anggaran yang terbatas, pemerintah harus melakukan moratorium sementara.

Namun pemerintah memberikan pengecualian kepada Papua. Usulan pemekaran ini pun didengar langsung oleh Jokowi saat berkunjung ke wilayah Pegunungan Arfak akhir pekan lalu. Saat itu Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy mengatakan pemekaran dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga situasi keamanan.

Tito mengatakan dirinya sudah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze saat berkunjung ke Papua untuk membahas mengenai pemekaran baru untuk Papua Selatan.



https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-papua-selatan

Banyak pihak mempertanyakan, rencana pemekaran ini sesungguhnya aspirasi siapa?

Tokoh pemuda Papua, George Saa, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian hanya akan memperpanjang konflik yang tengah terjadi di Papua.

George merujuk pada sejumlah konflik yang terjadi di Papua, di antaranya konflik bersenjata di Nduga hingga aksi-aksi menentang rasialisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat, yang menurut data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, menelan korban setidaknya 37 jiwa.

Jika pemekaran terjadi, George mengkhawatirkan konflik ekonomi yang akan terjadi karena ia sangsi masyarakat asli Papua akan menikmati manfaat langsung dari pemekaran itu.

Menurutnya, adanya pemekaran wilayah akan menyebabkan maraknya pembangunan. Hal ini tentu mengundang siapapun dengan segala bentuk kapital (modal) yang ada masuk Papua, yang ujung-ujungnya hanya akan membuat orang Papua beserta tanahnya menjadi objek pembangunan.

Sementara itu, Diego Romario de Fretes, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Cenderawasih mengatakan sejumlah masyarakat Papua khawatir pemekaran wilayah akan berujung pada konflik dengan pihak militer, sebagaimana terjadi di Nduga.

Ia mengatakan pendirian sebuah wilayah baru akan diikuti dengan pembangunan markas-markas militer juga kantor-kantor kepolisian dan itu meresahkan masyarakat, yang disebut Diego trauma dengan pelanggaran HAM.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50245129

Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jawang menilai, rencana pemekaran wilayah Papua dianggap tidak tepat karena pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun di wilayah itu masih jalan di tempat.

Mengutip kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir, ia menyebut Papua selalu meraih skor paling negatif dalam indeks pembangunan manusia maupun indeks kemiskinan.



Idealnya, sebelum jauh membentuk pemerintahan daerah baru yang bakal menyedot anggaran negara, pemerintah seharusnya lebih dulu membuat secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan rencana pemerintahan Jokowi melakukan pemekaran wilayah Papua Selatan merupakan kesalahan.

Koordinator KontraS Papua, Sam Awom mengatakan pemekaran wilayah tidak dibutuhkan oleh rakyat Papua. Karena sesungguhnya rakyat Papua hanya membutuhkan ruang kebebasan dalam menjalan demokrasi. Selain itu, rakyat Papua juga menginginkan penyelesaian seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

Pemekaran wilayah Papua dinilai sebagai bukti kegagalan Jokowi dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk Papua. Untuk kesekiankalinya, pemerintah mengulangi kesalahan yang sama. Memandang Papua dari kacamata Jakarta!