Ia juga menyatakan bahwa larangan tersebut bisa berujung pada pemidanaan.

Kendati masih terjadi silang pendapat, lanjutnya, pemakaian cadar itu adalah bagian dari ajaran Islam.

“Namun melarangnya jelas sama juga melarang salah satu ajaran agama. Ini diduga bentuk pelecehan agama, Pasal 156a KUHP,” tegasnya.

Karena itu, jika wacana pelarangan itu benar-benar diterapkan, Novel mengajak beramai-ramai untuk memperkarakan Menag.

“Kalau sampai wacana itu direalisasikan oleh Menag maka jangan segan-segan para muslimah untuk melaporkan Menag ini ke Kepolisian setempat,” pungkasnya.

Sebelumnya, protes juga dilontarkan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Quomas.

Ia menyebut hal tersebut tidak terlalu substansial untuk dibahas oleh seorang menteri dalam kabinet.

“Dari pada ngurusin yang tampak, mending Menag itu ngurusin yang subtansial aja deh,” ujar Yaqut di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).






Anggota DPR RI ini menegaskan, soal keamanan dan radikalisme tidak ada hubungannya dengan kostum atau pakaian seseorang.

“Soal radikalisasi, soal terorisme dan seterusnya itu bukan soal penampakan, bukan apa yang keliatan, tetapi ini soal ideologi, mending Menag urus soal ini dulu,” jelasnya.

Yaqut menyebutkan, jika aturan itu diterapkan, Menag akan kebingungan saat menemukan orang bercadar memiliki cara pandang yang moderat dan cinta terhadap tanah airnya.



“Nah kalau ga berhubungan gimana? Karena banyak orang yang pakai cadar itu moderat juga cara berfikirnya, bukan radikal,” tutupnya.(jpg/ruh)


BERITA TERKAIT

Kontroversi Larangan ASN Bercadar, Komnas HAM: Bisa Disebut Diskriminasi
Novel Bamukmin Desak Menag Fachrul Razi Mundur dari Jabatannya, Ini Alasannya
Komisi VIII DPR Bakal Panggil Menteri Agama
Menko PMK Dukung Menag Soal Larangan Bercadar untuk ASN
Menteri Tjahjo Pastikan KemenPAN-RB Tak Punya Larangan PNS Bercadar
Respons Menhan Prabowo Subianto soal Larangan PNS Bercadar