Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengaku anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020 masih dalam tahap penyesuaian.

Ia mengklaim anggaran yang masuk dalam kategori Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut bukan diperuntukkan pengadaan lem Aibon dan belum tentu nominalnya mencapai sebesar itu.

"Soal belanja ATK, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp22 miliar. Kami akan lakukan penyesuaian, mudah-mudahan komponen [lem] Aibon yang Rp82 miliar itu tidak ada," kata Syaefuloh saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) siang.

Meski begitu, Syaefuloh mengklaim pihaknya tidak salah input data karena yang ada di dalam komponen e-budgeting masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Mengingat, Pemprov masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.

"Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," katanya.

Begitu pula dengan pengadaan bolpoin (ballpoint) sebesar Rp123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Pembelian bolpoin itu masuk dalam program belanja ATK 2020.

Syaefuloh bilang, mereka sudah menyiapkan bahan revisi sejumlah komponen anggaran tersebut ke DPRD dalam pembahasan rancangan APBD 2020.

"Anggaran itu juga dari suku dinas dan sementara, nanti kita akan sesuaikan dengan hasil dari sekolah untuk penyesuaian. Kita memastikan anggaran sekolah disusun betul-betul sesuai kebutuhan," katanya.

Sebelumnya, temuan anggaran ganjil ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Ia menemukan anggaran yang dianggap ganjil, yakni pengajuan pembelian lem aibon sebagai belanja alat tulis kantor oleh Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp82,8 miliar.

Selain anggaran lem Aibon tersebut, William bilang pihaknya juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

William mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar membuka kembali akses web APBD untuk publik agar tak menimbulkan kecurigaan.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya,” katanya.

Sumber