Mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan melakukan salah hitung anggaran tunjangan Guru hingga Rp 23,3 triliun.

Hal tersebut baru diketahui ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun, pada 25 September 2016.

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK).

Menurut Sri Mulyani, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016.

Ternyata setelah dilakukan penelusuran dada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun, ditemukan bahwa Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

“Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani.

Kecerobohan yang dilakukan Anies Baswedan tersebut sangatlah aneh dan merugikan negara. Terlebih lagi saat ini, pemerintah sedang berusaha untuk melakukan penghematan anggaran belanjanya.

Bayangkan saja, jika saat itu, dana tersebut tidak diteliti lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, negara akan mendapatkan kerugian sebesar Rp 23,3 triliun.

Pantas saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu memecat Anies Baswedan karena memang dia ternyata tidak becus dalam melakukan kerjanya.
Jika mengatur anggaran saja Anies Baswedan tidak becus, bagaimana ketika proses pelaksanaan anggarannya?

Hal itu, dapat terlihat dari semasa ia menjabat, di mana kemendikbud saat dipimpinnya sangat minim prestasi dan program yang jelas.
https://linikota.com/2017/03/salah-h...p-233-triliun/


Jangan kaget jika di DKI sekarang byk anggaran yg aneh, ngawur terkesan dibuang2, Krn orang bodoh yg dulu dibuang dari Kemendikbud dipungut sama DKI.