Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi.

Saat membuka rapat, Jokowi menyinggung soal program Tol Laut. Menurutnya ada pihak swasta yang menguasainya. Jadi barang-barang yang dikirim ke pulau-pulau dikendalikan oleh si pihak swasta.

"Akhir-akhir ini rute yang ada barang-barangnya dikuasai swasta sehingga harga barang ditentukan perusahaan ini. Saya belum dapat swastanya siapa, ini tolong dikejar dan diselesaikan," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Padahal program Tol Laut dilakukan demi menurunkan harga-harga di pulau-pulau di Indonesia. Selama ini harga barang di wilayah pelosok Indonesia terbilang mahal karena arus logistik sulit menjangkaunya.

"Tol Laut itu dibangun untuk menurunkan cost, biaya logistik kita sehingga harga jadi jatuh turun. Tapi kalau dikuasai satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas untuk dia," jelasnya.

Jokowi menjelaskan telah menerima laporan dari masyarakat hingga kepala daerah bahwa sebenarnya program tersebut diapresiasi.

Jokowi juga menjelaskan bahwa kalau perlu frekuensi dan trayek program Tol Laut ditingkatkan lagi.

"Ini sangat diapresiasi masyarakat, bupati, dan gubernur. Tapi akhir-akhir ini meskipun rutenya masih ingin mereka ditambah, rute dan keseringan (kapal Tol Laut) mereka untuk datang di pelabuhan, di pulau-pulau yang kita miliki frekuensinya ditambah, rute trayeknya diperbanyak," tambahnya.

(toy/eds)


sumber

Yang jadi pertanyaan, emangnya kalau yang menguasai bukan lagi swasta tapi bumn, pelayanan bakal lebih baik dan barang jadi lebih murah?



Eh sepertinya iya sih. bumn kan pekerjanya giat-giat. Pimpinannya bergaji kecil tapi sangat kreatif, inovatif, dan sangat mengabdikan dirinya untuk Pancasila dan Merah Putih. Komisaris-komisaris bumn bersih dari politik. Mereka para komisaris adalah wakil negara yang siap melotot setiap saat mengawasi kinerja petinggi bumn. Jadi nggak ada istilah gaji buta bagi para komisaris bumn.

Nggak heran dengan Hak Monopoli, patriotisme dan profesionalisme di tubuh bumn, membuat kita jadi negara makmur dan penduduknya sangat bahagia tersenyum lebar.

in bumn we trust