Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons soal penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 yang belum rampung hingga akhir 2019. Tito hanya mengatakan bakal melakukan pembinaan kepada daerah dalam mengelola anggaran.

"Saya tidak pernah spesifik menyampaikan mengenai masalah DKI, tidak. Cuma begini, tugas dari Mendagri itu adalah melakukan pembinaan pembangunan," ujar Tito di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10).

Tito menuturkan negara mengalirkan uang sebesar 800 triliun dalam setahun. Sehingga, ia berkata anggaran itu harus digunakan secara tepat.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini mengaku bertugas untuk menyinkronkan anggaran dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo hingga lima tahun ke depan. Khusus anggaran, ia berkata sinkronisasi disesuaikan dengan karakter setiap daerah.

Terkait dengan visi misi Jokowi, ia menyebut ada beberapa hal yang ditekankan, yakni pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, hingga mempermudah investasi untuk memperluas lapangan kerja.

"Jangan sampai [ada] aturan-aturan yang menghambat investasi untuk lapangan kerja karena kita ini negara dengan bonus demografi," ujarnya.

Terkait lapangan kerja, ia menyebut jumlah usia produktif di Indonesia sangat tinggi. Jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, ia berkata berpotensi menimbulkan konflik, pelanggaran hukum, hingga gangguan keamanan.

"Kalau mereka dapat lapangan kerja otomatis gangguan-gangguan itu tidak terjadi," ujar Tito.

Di samping itu, ia menyampaikan Indonesia dihadapkan pada transformasi ekonomi dari semula berbasi SDA menjafi manufaktur hingga teknologi.

"Nah ini jadi yang ingin kami sampaikan, salah satu tugas kewenangan Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberikan pembinaan agar program daerah sinkron dengan pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kelambanan membahas rancangan anggaran penerimaan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Juru Bicara PSI Rian Ernest mengatakan Anies baru memulai pembahasan RAPBD akhir Oktober 2019, satu bulan sebelum batas waktu yang diatur undang-undang. Padahal biasanya, menurut Rian, pembahasan anggaran butuh waktu sekitar tiga bulan.

"Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD, tapi di Gubernur Anies. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi 'kartu kuning' ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini," kata Rian.