Henk Ngantung, Gubernur DKI Etnis Tionghoa Pertama yang Kemudian Menderita karena Dicap PKI

JAKARTA, KOMPAS.com – Siapa Gubernur DKI Jakarta dengan masa kepemimpinan tersingkat?

Sejarah mencatat, ada tiga nama yang masa jabatannya tak sampai 1 tahun, yaitu Daan Jahja (Desember 1949-Februari 1950), Henk Ngantung (Agustus 1964-Juli 1965), dan Soemarno Sosroatmodjo (Juli 1965-April 1966).

Dari tiga nama itu, Henk Ngantung boleh jadi yang paling “apes”.

Daan Jahja menjabat sedemikian singkat sebagai Gubernur Militer Jakarta, hanya tiga bulan. Ia ditunjuk Presiden Soekarno memegang kendali Ibu Kota setelah Indonesia secara resmi diakui kedaulatannya seusai Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Kondisi politik nasional saat itu masih labil.

Sementara itu, Soemarno Sosroatmodjo sudah lebih dulu merasakan tampuk kepemimpinan DKI pada 1960-1964. Empat tahun menjabat, ia digantikan Henk Ngantung, wakilnya selama 4 tahun itu.

Kepemimpinan periode kedua Soemarno yang berlangsung tak sampai 12 bulan juga sebatas menggantikan Henk Ngantung yang dicopot tiba-tiba dari posisinya pada Juli 1965.

Henk Ngantung tercatat sebagai orang etnis Tionghoa dan orang non-Muslim pertama yang menjadi gubernur Jakarta. Sialnya, tak lama setelah Henk ditunjuk Presiden Soekarno sebagai gubernur, ia dicopot tanpa sebab yang jelas.

Padahal, Henk punya kedekatan dengan Soekarno yang disinyalir berawal dari dunia seni.

Henk seorang pelukis andal yang beberapa kali diminta Soekarno mendesain sejumlah monumen, termasuk Tugu Selamat Datang dan Monumen Pembebasan Irian Barat.

Tahun 1965, aroma kekuasaan Soeharto mulai jelas tercium.

Karier Henk sebagai birokrat betul-betul tamat ketika ia dicap sebagai “pengikut PKI (Partai Komunis Indonesia)”. Cap yang kemudian jadi kegemaran rezim Orde Baru di bawah Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan otoriternya.

Tidak jelas dari mana tuduhan “pengikut PKI” itu berasal.

Label itu jadi semacam wabah sampar yang diceritakan filsuf Perancis-Aljazair, Albert Camus. Cap “pengikut PKI” mampir begitu saja tanpa sebab, melekat tanpa dapat disembuhkan, dan membunuh korbannya yang tak tahu apa-apa.

Dalam kasus cap PKI terhadap Henk, pria kelahiran Manado, 1 Maret 1921, itu tak pernah disidang dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Cap PKI merontokkan karier Henk.

Istri Henk, Hetty Evelyn Ngantung Mamesah, mengenang betapa karier suaminya mendadak punah medio 1965, era ketika ratusan ribu hingga jutaan orang dituduh komunis.

“Pagi-pagi di depan rumah kami di Tanah Abang II banyak RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) sedang mengepung tangsi Tjakrabirawa. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kehidupan kami selanjutnya menjadi susah hingga harus jual rumah,” kata Evelyn dalam berita harian Kompas pada 9 Juni 2006.

Tragedi yang menimpa kehidupan Henk dan istri bermula pada sekitar Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Peristiwa itu juga yang memaksa Henk dan Evelyn melego rumah mereka di kawasan cukup elite, Jalan Tanah Abang II, Jakarta.

“Kami jual rumah itu karena tidak punya uang lagi. Kan sejak Pak Henk dicopot sebagai gubernur tahun 1965, Pak Henk tidak diberi pensiun. Sampai akhirnya tahun 1980, baru diberi uang pensiun oleh pemerintah,” ujar Evelyn (harian Kompas edisi 14 Oktober 2012).

Uang hasil penjualan rumah di Jalan Tanah Abang II itu digunakan untuk membeli rumah di permukiman padat penduduk di pinggir Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, seharga Rp 5,5 juta.

Selepas Henk Tutup Usia

Sejak 12 Desember 1991, Evelyn tetap tinggal di rumah mereka di gang sempit Jalan Dewi Sartika. Henk telah tutup usia saat itu.

Istri mantan gubernur Jakarta itu mesti tidur di kolong atap rumah yang hampir seluruhnya bocor.

“Saya bertahan di rumah ini karena penuh kenangan dengan Pak Henk,” tutur Evelyn (Kompas 14 Oktober 2012).

Banyak ruangan di rumah itu yang tak bisa lagi dipakai. Beberapa foto dan lukisan (Henk seorang pelukis) akhirnya hanya ditaruh di kursi karena tidak aman jika dipajang di dinding.
Begitu pula dengan tumpukan sketsa karya tangan Henk mangkrak dalam lemari. Salah satunya sketsa Tugu Selamat Datang.

Satu-satunya ruangan yang aman ialah dapur. Saban hari, Evelyn tidur di sini.

“Hanya tinggal ruangan ini yang aman untuk tidur. Yang lain sudah bocor atapnya,” ujarnya.



Lima belas tahun sejak dicopot dari jabatannya, Henk kemudian diberi uang pensiun oleh pemerintah. Jumlahnya “hanya” Rp 850.000 per bulan.

Uang itu tak cukup buat sekadar menambal aneka kerusakan di rumah tersebut.

Setelah Henk meninggal, hanya uang pensiun inilah yang diandalkan Evelyn buat melanjutkan hidup.

Baru pada 24 April 2013 Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memugar atap rumah Henk yang rusak parah.

Harian Kompas terbitan 24 April 2013 melaporkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur DKI memerintahkan Dinas Perumahan untuk segera merenovasi atap rumah Henk yang sudah bocor dan nyaris roboh.

“Saya minta Dinas Perumahan agar mengganti atap dengan atap baja ringan,” ujar Ahok seusai menerima Evelyn Ngantung Mamesah di Balai Kota DKI Jakarta pada 23 April 2013.

Tak sampai setahun Evelyn menikmati rumah hasil pemugaran itu. Pada 3 September 2014, Evelyn tutup usia. Maut menyatukan dia dengan Henk setelah maut itu pula yang sempat memisahkan mereka.

Evelyn dikebumikan dalam satu liang lahat dengan Henk di TPU Menteng Pulo.
sumber

********"

Ketika stempel PKI telah disematkan di jidat seseorang, maka kehancuranlah yang akan menghampiri. Bahkan stempel ini juga pernah disematkan kepada ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Stempel yang tak kasat mata tapi sanggup menghancurkan seseorang hingga ke anak cucunya. Stempel yang sanggup menghantarkan seseorang jadi penyakitan hingga meregang nyawa.

Dan stempel itu pernah dimainkan lagi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama demi nafsu kekuasaan.

Tak peduli apa agamanya. Tak peduli seberapa besar jasanya. Tak peduli seberapa keras pembelaannya. Ketika tuduhan itu disematkan, maka bukan yang dituduh yang harus meminta bukti, tapi justru yang tertuduh yang harus memberi bukti. Dan seberapa banyak bukti diberikan, sematan itu tak akan pernah hilang.

Akibat sekelompok orang senang melempar tuduhan seperti itu, maka hal itupun banyak ditiru oleh manusia-manusia picik yang tak lagi mempedulikan apa itu dosa. Justru mereka merasa, mereka tengah mendulang pahala demi bekal ke surga. Indahnya fitnah.

Sayangnya komunisme tidak mengenal agama dan keturunan. Tapi selalu dilekatkan dengan sebuah agama dan keturunan. Itu anehnya. Dan lebih aneh lagi jika isme itu dianggap tak beragama atau tak berTuhan. Padahal ada penganut isme itu yang justru khatam Al-Qur'an. Padahal ada penganut isme itu yang keturunan padang pasir. Dan coba tanya kepada mereka yang tak beragama atau tak berTuhan. Maukah mereka dianggap komunis?

Repotnya, mereka yang dituduh komunis tak bisa begitu saja mengelak dengan berkata bahwa mereka pro Pancasila. Beda dengan mereka yang suka mengumbar tuduhan itu sekarang ini demi memuluskan rencana jahat mereka mengubah ideologi bangsa dan negara. Mereka dengan tanpa malu-malu menyebar pamflet, brosur, spanduk dengan menaruh logo Pancasila besar-besar. Dan mereka aman-aman saja. Karena mereka berlindung dengan jubah agama. Dengan membawa mimpi Khilafah.

Bangsa ini kadang sulit untuk belajar dari sejarah. Tapi kadang terlalu melebih-lebihkan sejarah.
Yang tak ada jadi ada. Yang ada jadi hilang.
Mencari pemimpin jadi seperti mencari pemimpin agama. Sementara yang dipilih justru tak bisa apa-apa.

Lantas siapa yang harus dipersalahkan?
Jika kebodohan telah menjadi budaya.
Ketika kata-kata lebih meyakinkan dari sebuah karya nyata, maka sesungguhnya kita harus membuka hati kita.