JAKARTA, REQnews -

Masih ada enam nama menteri dan dua wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang ternyata belum melaporkan kekayaannya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib diserahkan ke KPK.


Menurut ICW, berdasarkan laman resmi KPK, ada 8 nama, baik yang pernah masuk kjabinet di periode pertama Presiden Joko Widodo, maupun yang baru diberikan amanah dalam kabinet Indonesia Maju.


"Dalam websitenya KPK yang tercatat belum melaporkan ataupun di tahun berapa selain 2018 yang sudah melaporkan atau belum. Ada 8 nama yang menjabat di periode sebelumnya dan menjabat lagi," kata peneliti ICW, Dewi Anggraeni di Jakarta, Senin 28 Oktober 2019.

Berikut enam menteri dan dua wakil menteri yang belum melaporkan LHKPN ke KPK:

1. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Terakhir melaporkan kekayaannya pada 2014 sebelum menjabat sebagai Kapolri. Bahkan, selama menjabat Kapolri tidak pernah melaporkan lagi kekayaannya.

2. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Retno tercatat terakhir melaporkan kekayaannya pada 2014 saat menjabat sebagai Menlu pada periode Kabinet Indonesia Kerja.

3. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

SYL terakhir melaporkan kekayaannya pada 2015, saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Kader Gerindra ini terakhir melaporkan kekayaannya pada 2016, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

5. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali

Zainuddin terakhir kali melaporkan jumlah hartanya pada 2016, ketika menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

6. Sekretaris Kabinet Pramono Anung

LHKPN Pramono terakhir tercatat pada 2015, saat awal menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Kerja.

7. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar

Laporan harta kekayaan Mahendra terakhir tercatat pada 2016, saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia.

8. Wakil Menteri LHK Alue Dohong.

Terakhir melaporkan kekayaannya pada 2016.

https://www.reqnews.com/news/8273/pa...ekayaan-ke-kpk