POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana akan melakukan utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing.


Hal itu dilakukan lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak.

Analis ekonomi politik, Kusfiardi berpendapat, rencana menerbitkan surat utang menunjukkan kegagalan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

BACA: Sri Mulyani mau Utang Lagi, kok Gerindra Belum Mau Komentar?

Menurutnya, selama ini Sri Mulyani selalu meleset dalam menentukan target ekonominya.

Demikian disampaikan Kusfiardia dilansir PojokSatu.id dari RMOL, Minggu (27/10/2019).

“Selama Sri Mulyani menjabat tidak pernah sesuai target, utang bertambah signifikan, tidak ada perbaikan ekonomi,” katanya.

Langkah yang diambil Sri Mulyani juga disebutnya menjadi bukti kegagalannya.

BACA: Makanya Sri Mulyani Dicintai Dunia Internasional, karena Suka utang



“Berarti Sri Mulyani gagal mengaransemen keuangan negara untuk hal-hal produktif,” imbuh dia.

Selama menjabat, sambungnya, Sri Mulyani terkesan tidak mau tahu tentang kinerja keuangan negara seperti optimalisasi pajak, bagaimana sistem kontrolnya dan sistem pengendaliannya.

“Selama ini pajak kita belum optimal baik pemungutan, sistem kontrol, dan sistem pengendalian tidak berjalan maksimal,” ujarnya.

Karena itu, ia menganggap bahwa hal tersebut menandakan Sri Mulyani malas, karena solusi yang ditawarkan hanya berujung pada penambahan utang saja.


“Ini kemalasan Sri Mulyani, soal kompetensi, bahkan patut diduga disengaja kinerja pajak tidak dioptimalkan supaya ada ruang pemerintah terus berutang,” tutur Kusfiardi.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya belum bisa memberikan jawaban.

BACA: Akun Twitter Dipenuhi Konten Porno, Wamenag Zainut: Mohon Maaf

Menurutnya, rencana utang Sri Mulyani itu masih perlu dibicarakan secara mendalam antara Pemerintah dan DPR.

“Ini kan perlu dibicarakan dengan DPR, tentunya saya belum bisa jawab sekarang,” katanya, Minggu (27/10/2019).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut, bahwa sebetulnya Kementerian Keuangan sudah memiliki aturan yang memperkirakan kapan dan berapa defisit yang akan terjadi.

BACA: Akun Twitter Penuh Gambar Porno, Wamenag Zainut Tauhid: Hoax!

“Memang dalam Peraturan Menteri Keuangan 441/2019 ada, berisi peraturan perkiraan defisit pembiayaan APBN 2019 soal bila kondisi defisit melebihi pagu APBN,” jelasnya.



Dasco menyebutkan dengan perkiraan itu seharusnya ada antisipasi lain saat defisit terjadi.

Jika alasannya ada ketidakjelasan ekonomi global, maka Indonesia harus mengoptimalkan potensi dalam negeri.

BACA: Kata Waketum Gerindra, Seandainya SBY Sadar Umur, AHY Pasti jadi Menteri

“Kita harus meningkatkan ketahanan perekonomian dalam negeri untuk menahan dampak dari tekanan global terhadap segala sektor perekonomian di negara kita,” jelasnya.

(rmol/ruh/pojoksatu)

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...utang-terus/2/

Percuma Sri Mulyani Tambah Utang Kalau Pemerintah Gak Bisa Berhemat

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menambah utang luar negeri Indonesia dalam waktu dekat ini.


Caranya, dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing.

Hal itu dilakukan lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak.

BACA: Sri Mulyani Orang Malas dan Gagal, Solusi kok Utang Terus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, langkah tersebut menunjukkan kinerja minus sektor perpajakan.

“Dengan bertambahnya utang menunjukkan kinerja perpajakan kita buruk,” katanya kepada RMOL, Minggu (27/10/2019).

Berdasarkan data, lanjutnya, per Agustus lalu, penerimaan pajak hanya di angka 51 persen dari target.

Ia menyarankan, dengan kondisi demikian, seharusnya ada kebijakan untuk mengerem belanja.

BACA: Sri Mulyani mau Utang Lagi, kok Gerindra Belum Mau Komentar?



“Selain itu penunjukan Wakil Menteri (Wamen) pun yang sangat banyak menurut saya kontra dengan keadaan penerimaan (pajak) saat ini,” jelasnya.

Mau tidak mau, sambungnya, Pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang.

“Hapus pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu seperti yang dilakukan oleh Bu Menteri ketika pertama kali menjabat,” saran dia.

Sementara, Analis ekonomi politik, Kusfiardi berpendapat, rencana menerbitkan surat utang menunjukkan kegagalan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.


Menurutnya, selama ini Sri Mulyani selalu meleset dalam menentukan target ekonominya.

“Selama Sri Mulyani menjabat tidak pernah sesuai target, utang bertambah signifikan, tidak ada perbaikan ekonomi,” katanya.

BACA: Makanya Sri Mulyani Dicintai Dunia Internasional, karena Suka utang

Langkah yang diambil Sri Mulyani juga disebutnya menjadi bukti kegagalannya.

“Berarti Sri Mulyani gagal mengaransemen keuangan negara untuk hal-hal produktif,” imbuh dia.

Selama menjabat, sambungnya, Sri Mulyani terkesan tidak mau tahu tentang kinerja keuangan negara seperti optimalisasi pajak, bagaimana sistem kontrolnya dan sistem pengendaliannya.

BACA: Akun Twitter Dipenuhi Konten Porno, Wamenag Zainut: Mohon Maaf

“Selama ini pajak kita belum optimal baik pemungutan, sistem kontrol, dan sistem pengendalian tidak berjalan maksimal,” ujarnya.



Karena itu, ia menganggap bahwa hal tersebut menandakan Sri Mulyani malas, karena solusi yang ditawarkan hanya berujung pada penambahan utang saja.

BACA: Resmi, Faldo Maldini Tinggalkan PAN untuk Gabung PSI, Langsung Dapat Jabatan Ini

“Ini kemalasan Sri Mulyani, soal kompetensi, bahkan patut diduga disengaja kinerja pajak tidak dioptimalkan supaya ada ruang pemerintah terus berutang,” tutur Kusfiardi.

(rmol/ruh/pojoksatu)