Dinamika politik di internal koalisi pemerintah pasca pelantikan menteri-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju patut dicermati. Pasalnya, ada beberapa partai yang tidak mendapatkan 'jatah' kursi.

Jika dihitung, partai yang tidak mendapatkan kursi menteri-wakil menteri adalah Hanura, PKPI dan PBB.

Terkait dengan ini, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang mengklaim tak mempersoalkan tidak masuknya kader Hanura di kursi kabinet. Ia menyebut penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Hanura dipastikan tetap akan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan. Meski tak ada satu pun kader PKPI yang duduk di Kabinet Indonesia Maju, namun partai tersebut tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sesuai haluan partai, PKPI telah berkomitmen mendukung Presiden Jokowi sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin, namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.

PKPI menyerahkan sepenuhnya penunjukan Menteri dan Wamen kepada Presiden Jokowi sebagai hak prerogatif Presiden dan apapun keputusannya PKPI menerima

Dalam sistem presidensialisme, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Penunjukan menteri bukan soal power sharing, melainkan karena kapasitas dan kebutuhan Presiden.

Untuk itu, partai-partai tidak bisa protes. Sikap Hanura dan PKPI di atas patut diapresiasi. Mereka menempatkan posisi sesuai dengan idealitas yang ada.

Yang pasti, Presiden tak mungkin mengakomodir semua usulan soal menteri dan wakil menteri. Kita harus legawa menerima siapapun yang ditunjuk, karena itu sudah menjadi hak prerogatif Presiden.