INDOPOLITIKA.COM – Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan berencana kembali mengoperasikan becak. Rencana pengoperasian dengan merevisi Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo. Menurutnya, Revisi terhadap perda tersebut sudah diajukan sejak 2018 silam, namun hingga kini masih belum disetujui DPRD DKI Jakarta.

“Sebenarnya sejak 2018 Pak Gubernur (Anies Baswedan) sudah mengajukan, tapi belum (disetujui DPRD),” kata Syafirin, Jumat (25/10).

“Kami akan berusaha untuk ke depan (revisi Perda Ketertiban Umum) itu kembali lagi (diajukan),” lanjutnya.

Syafrin menuturkan regulasi becak di ibu kota masih berpedoman pada Perda Ketertiban Umum. Di dalam pasal Pasal 29 Perda Ketertiban Umum tertuang soal pelarangan pembuatan, penyimpanan, pengoperasian, dan menjadikan becak sebagai angkutan umum.

“Jadi artinya di sana masih ada larangan untuk operasional becak di Jakarta. Dalam salah satu pasalnya menyebutkan becak dan atau sejenisnya (dilarang di Jakarta),” ujar Syafrin.

Untuk melegalkan becak di ibu kota, kata dia, salah satu langkahnya adalah merevisi perda tersebut. “Kami masih menunggu adanya perubahan regulasi tadi,” ucapnya. “Suka tidak suka memang masih ada becak yang beroperasi di Jakarta,” tuturnya.

Sejauh ini, untuk menuju tahapan melegalkan becak di Jakarta, Dinas Perhubungan telah melakukan pendataan dan pembinaan. “Jadi ini yang kami bisa lakukan.”

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pernah mengatakan tak akan membahas lebih lanjut soal perubahan perda tersebut.

Pasalnya, Pras – sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi mengklaim masyarakat menolak adanya kendaran roda tiga itu kembali ke jalanan ibukota.

https://indopolitika.com/meski-ditol...i-jakarta/amp/