Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bakal menggandeng sejumlah ormas Islam seperti Presidium Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF Ulama untuk menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf dinilai mengkhawatirkan. Sebab upaya PKS itu berpotensi destruktif bagi kehidupan konstitusi Indonesia.

Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai ancaman nyata dari upaya PKS itu dapat terlihat dari keadaan politik pada pemilu-pemilu sebelumnya. Baik Pilpres 2014 dan 2019, maupun Pilgub DKI 2017, tercipta polarisasi akibat masifnya sentimen keagamaan tertentu.

"Saya khawatir di tengah minimnya sekutu politik, ini lantas menjadi daya tarik mereka untuk diajak menjadi bagian dari kekuatan penekan. Kekuatan non parlemen ini kan kekuatan yang justru punya peluang untuk menjadi destruktif," kata Arif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/10).

Menurutnya, kelompok-kelompok ormas Islam itu sudah kehilangan relevansi politik sejak Prabowo membubarkan koalisi Pilpres 2019 sejak Juni lalu. Bahkan beberapa dari ormas yang disebutkan tidak terdaftar secara legal, tetapi melakukan sebuah gerakan yang mirip dengan partai politik.

Sementara di sisi lain, tindakan-tindakan ormas yang akan digandeng PKS tercatat beberapa kali melakukan hal-hal di luar konstitusi.

"Kita tahu lah, alumni 212 sebagian diantaranya malah melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka," kata dia.

"Di antaranya bahkan mulai melandaskan gerakannya dengan ideologi yang berlawanan dengan ideologi negara," ucap Arif.

Kendati demikian, di mata Arif selama ini penggunaan istilah oposisi dalam sistem presidensial seperti Indonesia seringkali menjadi masalah mendasar. Menurutnya, sikap oposisi suatu partai hanya menargetkan untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Padahal kalau kita bicara mengenai oposisi, bukan hanya untuk eksistensi partai politik, tapi juga kelangsungan negara," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan akan mengajak PA 212, FPI, dan GNPF Ulama serta ormas Islam lainnya untuk menjadi 'lawan' pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

"Selama semuanya sesuai koridor konstitusi kita akan mengajak. Bukan cuma teman dengan FPI, GNPF ulama, bahkan kami sudah mulai dengan teman-teman lainnya juga," kata Mardani di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10) lalu.

Diketahui, PA 212, PA 212, dan GNPF Ulama merupakan salah satu kelompok ormas Islam yang aktif mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu.


Sumur

ya kadal gurun kembali ke kelompoknya yang asli kan juga wajar aja. masalahnya, pemerintah memang terlalu lembek kepada manuver-manuver gerakan mereka. kalau nanti masyarakat kemudian terbelah dan chaos terjadi seperti di timteng, biar pada nyahok semua.