Setelah pengumuman kabinet, investor asing melepas portofolio di pasar modal sebesar Rp121 miliar karena diduga kecewa dengan pos strategis di bidang ekonomi yang diisi oleh sosok yang kurang pas

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan penempatan tokoh partai yakni Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar sebagai Menteri Koordinator Perekonomian memberikan sentimen negatif terhadap pasar.

“Setelah pengumuman kabinet, dana asing lari dalam bentuk nett sells di pasar modal sebesar Rp121 miliar karena kecewa terhadap pos strategis di bidang ekonomi yang diduduki oleh sosok yang kurang pas,” jelas pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira kepada Anadolu Agency, Rabu.

Menurut dia, posisi Menko Perekonomian idealnya diisi oleh tokoh non-politisi karena posisinya yang sangat strategis.

“Lagi pula kinerja pak Airlangga di Kementerian Perindustrian bisa dibilang jauh dari harapan, misalnya deindustrialisasi prematur terus berlanjut, dan pak Airlangga gagal menahannya,” kata Bhima.

Bhima mengatakan pada tahun 2015 kuartal II share manufaktur terhadap PDB sebesar 20,8 persen kemudian di tahun 2019 kuartal yang sama turun ke 19,5 persen dan laju pertumbuhan manufaktur hanya 3,54 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yakni 5,05 persen.

“Saya kira pak Darmin lebih paham kebijakan makro ekonomi dibandingkan Airlangga. Jadi ini penurunan kualitas kabinet di tengah tantangan resesi ekonomi di depan mata,” ungkap Bhima.

Dia mengatakan dalam 100 hari pertama yang paling mendesak dilakukan oleh tim perekonomian di Kabinet Indonesia Maju adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 5,1 persen.

Bhima mengatakan tekanan ekonomi global disertai pelemahan konsumsi domestik jadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan.

“Kuncinya adalah menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan konsumen,” lanjut Bhima.

Bhima mengatakan kebijakan untuk pencabutan subsidi listrik kelompok 900 VA harus dievaluasi ulang, begitu pun dengan kenaikan iuran BPJS karena berisiko melemahkan daya beli.

“PR lainnya adalah memastikan dampak infrastruktur yang sudah selesai dapat menstimulus ekonomi di daerah, mulai dari bandara sampai jalan tol yang utilitasnya masih rendah bisa dioptimalkan sehingga biaya logistik bisa turun ke bawah 20 persen,” urai Bhima.

Bhima mengatakan janji pengembangan SDM harus bisa dilakukan secara paralel.

“Kartu prakerja yang targetnya 2 juta orang dan anggaran Rp10 triliun bisa mulai dikerjakan ya paling tidak ada 500 ribu orang yang sdah diberikan training melalui BLK atau online dalam 100 hari pertama,” kata Bhima.

https://fokusjabar.com/m/fokus-ekbis...if-h69610.html