KPK Usul Jokowi Bentuk Kementerian Baru Urus Pencegahan Korupsi

Beranda

...

Berita dan Politik
KPK Usul Jokowi Bentuk Kementerian Baru Urus Pencegahan Korupsi

crazyidea

26-10-2019 03:26

KPK Usul Jokowi Bentuk Kementerian Baru Urus Pencegahan Korupsi

Quote:

KPK Usul Jokowi Bentuk Kementerian Baru Urus Pencegahan Korupsi

Sukabumi - Presiden Jokowi kerap kali membicarakan soal pencegahan dalam konteks korupsi. Karena itu, KPK memberikan usul kepada Jokowi demi melanggengkan hal itu.

"Kalau memang mau berfokus pada pencegahan, itu mestinya malah saran saya kaya kabinet kemarin, dibentuk Menteri Pengawasan dan Pengendalian," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10/2019).

Agus menyindir Jokowi yang berkampanye soal e-planning dan e-budgeting. Menurut Agus, penerapan itu belum berpusat di pemerintahan.

"Kalau Anda lihat hari ini kampanye janjinya Pak Jokowi itu di planning dari budgeting, sekarang yang diterapkan mana? Belum ada. Ya, kan? Hanya ada Surabaya, DKI. Itu pun belum banyak," kata Agus.

Pelaksana sistem-sistem itu, disebut Agus, sebaiknya dinaungkan dalam suatu kementerian yang dia sarankan tadi. Sebab, menurut Agus, inspektorat di masing-masing kementerian belum bekerja maksimal.

"Inspektorat kementerian digabungkan dikoordinasi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) jadi Kementerian Pengawasan dan Pengendalian langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Saya pikir itu akan bekerja kalau arahnya ingin pencegahan, arahnya ingin membangun sistem ya. Itu akan sangat efektif sekali. Nanti Saudara sampaikan ke Pak Presiden ya, tolong ya," kata Agus. (zap/dhn)

Sumur : detik

Pembahasan menarik untuk dikupas. Saat Pak de Jokowi tidak mengeluarkan Perppu, otomatis revisi UU KPK berlaku. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah ada 26 persoalan hasil revisi yang beresiko melemahkan lembaga anti rasuah ini. Mulai dari lembaga rumpun eksekutif yang condong pemerintah, asn, sulitnya ott karena ijin pengawas, dan lain sebagainya.

Harapan TS dan masyarakat tentu KPK bisa memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke akarnya. Tidak mengeluarkan Perppu bukan berarti pro kkn, tetapi Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan yang mempersempit gerak seorang pejabat untuk melakukan tindak korupsi. Sebut saja PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Quote:
"Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi."

Joko Widodo, 16 Agustus 2018

Dampak dari kebijakan ini bisa mempermudah investor dalam mengurusi ijin Investasi, kongkalikong pejabat akan berkurang, menghemat waktu biaya dan tenaga, menekan adanya calo dan orang dalam, tidak lagi pimpong sana sini dan banyak keuntungan lainnya. Belum lagi e-planning dan e- budgeting. Memang belum menyeluruh ke seluruh daerah Indonesia, tapi ini sudah selangkah lebih maju untuk berikutnya. Pastinya akan terus dikembangkan demi terwujudnya pemerintah yang transparan dan bebas korupsi.

Dulu di sekolah TS pernah diadakan Kantin Kejujuran yang peraturannya bayar dan ambil sendiri. Tetapi dalam perjalanan, ternyata tidak berhasil untuk menguji kejujuran siswa. Buktinya uang modal tidak kembali. Padahal sudah ada cctv untuk monitoring. Dari fenomena diatas bisa diambil garis merah bahwa ketidakjujuran sudah terjadi dikalangan pelajar. Tidak munafik jika itu terjadi di kalangan pejabat. Perlunya pendidikan sejak dini untuk membentuk karakter kuat terutama kejujuran. Dimulai saja dengan menghilangkan budaya mencontek. Beri nilai terburuk jika terbukti.

Efek jera pun harus mendapat perhatian serius. Jika sudah tertangkap tapi masih bisa membeli hukum, menyogok hakim maupun sipir penjara ya percuma. Buat hukuman mati bagi yang terbukti korupsi. Cina dan Malaysia sudah menerapkannya.
Indonesia kapan ???