Indonesia berhasil menjadi salah satu negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah memenangkan pemungutan suara yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10).

Kita berhasil meraih dukungan terbesar dengan 174 suara dari total 192 suara mengalahkan Jepang, Irak, Korea Selatan dan Marshall Islands. Dengan ini, Indonesia akan menjabat sebagai salah satu Dewan HAM PBB perwakilan negara Asia Pasifik pada periode 2020-2022.

Tentunya di satu sisi pengakuan komunitas internasional atas citra penghormatan dan penanganan HAM oleh Indonesia, patut dibanggakan. Banyak pihak menyambut baik prestasi baru Indonesia di kancah dunia ini. Namun, tak sedikit pula yang skeptis melihat Indonesia tersebut di tengah sorotan dunia terhadap situasi di Papua yang belakangan memanas.

Isu Papua memang menjadi duri dalam daging rezim Jokowi meski pemerintahannya telah menggencarkan pendekatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di provinsi tersebut. Wilayah paling timur di Indonesia itu kembali menjadi perhatian setelah demonstrasi berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua dua hari setelah perayaan HUT ke-74 RI, dipicu oleh penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya sehari sebelumnya.

Sejak Bumi Cendrawasih kembali bergolak, kampanye referendum Papua pun kembali digaungkan aktivis pro-kemerdekaan Papua seperti Ketua Persatuan Pergerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, dan aktivis yang banyak menangani persoalan HAM di Papua, Veronica Koman.

Benny dan Veronica tampaknya tengah gencar-gencarnya "memperluas basis massa anti-Indonesia" melalui jaringan mereka di luar negeri.

Ironisnya, nama terakhir bahkan baru saja mendapat penghargaan ‘Sir Ronald Wilson Human Rights Award’ dari The Australian Council for International Development (ACFID) pada Rabu (23/10) lalu. Penghargaan tersebut diterima disaat dirinya masih berstatus tersangka, predikat yang disematkan Kepolisian Republik Indonesia kepadanya.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50166128

Rezim Nawacita jilid dua baru saja memilih susunan para punggawa di masing-masing kementerian. Pemilihan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi -Ma’ruf Amin mengandung banyak plot twists. Pertama, Prabowo akhirnya beneran jadi Menteri Pertahanan (Menhan). Padahal, ada Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), gimana ya itu ya nanti koordinasinya dengan Pak Prabowo??

Plot twist terlucu sih harus jatuh ke tangan Yasonna Laoly. Pak Yasonna ini kan kepilih lagi jadi Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham. Kita semua yakin Presiden Jokowi ingin yang terbaik buat Indonesia dan akhirnya pilihan jatuh ke tokoh yang sudah punya pengalaman.



Tapi Yasonna?? Tentu kita ingat bagaimana yan bersangkutan berencana mengundurkan diri di tengah polemik berbagai RUU bermasalah Papua dan lembaga KPK yang wewenangnya semakin menyempit. Ironisnya, pengunduran diri bukan dikarenakan yang bersangkutan tak mampu menjabat lagi, tapi karena beliau terpilih jadi anggota DPR!

Selang 22 hari kemudian, Yasonna pun kembali didapuk jadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju dan kembali menjabat di kementerian yang sama. Kalo Yasonna jadi Menkumham lagi, lalu buat apa demo mahasiswa plus pelajar STM kemarin??

Berkaca pada posisi Indonesia di Dewan HAM PBB, penyelesaian kasus HAM yang banyak terbengkalai di Tanah Air, khususnya Papua, ditambah lika-liku pemilihan kembali Yasonna yang sudah layak disejajarkan dengan tayangan ‘opera sabun’, seharusnya Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ini untuk sekaligus melakukan sapu bersih.

Ya, dengan memilih orang asli Papua duduk di tampuk tertinggi Kemenkumham, bukan imigran seperti Kepala BKPM Bahlil Lahadalia atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Presiden Jokowi sesungguhnya bisa mementalkan segala tudingan negatif dari banyak pihak terkait HAM dengan sekali pukul.

Tudingan pelanggaran berat HAM di Papua yang digoreng-goreng oleh Benny Wenda dan Veronica Koman di kancah internasional tentu akan ‘gugur’ dengan sendirinya. Termasuk kicauan sejumlah negara Pasifik seperti Vanuatu dan Solomon Islands yang sempat mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam forum sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat, beberapa saat lalu.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ritaskan-papua



Dan yang terpenting, langkah memilih Menkumham yang asli Papua, genetik maupun biologis, akan membuat masyarakat Papua merasa lebih terwakili dan tidak dianaktirikan. Dengan begini, sedikit demi sedikit Jakarta akan mampu kembali memenangkan hati masyarakat Papua yang saat ini tengah terluka akibat berbagai tindakan rasialis saudara sebangsa dari wilayah barat Indonesia.

Siapa orang yang cocok? Sebut saja nama-nama seperti aktivis eks anggota Komnas HAM Natalius Pigai, atau bisa juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Mungkin bisa juga Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan. Atau bahkan cocok juga politikus PDIP John Wempi Wetipo, meski yang satu ini baru saja didaulat Jokowi sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jika memberikan jabatan Menkumham mungkin dinilai terlalu ‘berlebihan’, bisa juga diturunkan sedikit pangkatnya menjadi Wamen Kemkumham. Intinya, manfaatkanlah momentum pergantian kabinet ini untuk melakukan sesuatu yang out of the box.

Sekarang, bola ada di tangan sang presiden. Masalahnya cuma satu, apakah Jokowi berani??