Tahukah Anda? Bahwa ada rekor baru tercipta dari penunjukkan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024. Mantan politikus PKB itu telah menjadi Menkopolhukam pertama yang berasal dari kalangan sipil. Selama ini jabatan tersebut diisi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang militer.

Mahfud sendiri baru mengetahui fakta tersebut setelah dikirimi ucapan selamat dari AM Hendropriyono. "Saya baru sadar juga tadi malem pak AM Hendropriyono kirim pesan ke sana, (isinya) selamat atas adinda telah diangkat sebagai Menko Polhukam sipil murni pertama sepanjang sejarah Republik. Saya baru tahu itu kok saya orang sipil pertama," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 23 Oktober 2019.

Liputan 6 [Mahfud MD Jadi Menko Polhukam Sipil Pertama]

Tugas Mahfud sebagai Menkopolhukam adalah mengkordinasi kemeterian-kementerian yang berada di bawah naungannya, termasuk Kementerian Pertahanan. Artinya Menkopolhukam Mahfud MD menjadi atasan dari Menhan Prabowo Subianto.

Ternyata ada fakta yang lebih mengejutkan. Sebagai pengingat Mahfud sendiri dulunya adalah bawahan dari Prabowo. Ia dulu pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo – Hatta saat Pilpres 2014 lalu.

Kompas [Mahfud MD Didaulat Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta]

Setelah Pilpres 2014, Mahfud justru merapat ke Jokowi. Ia menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada pemerintahan Jokowi pertama. Bahkan hampir menjadi Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Jerih payah Mahfud membuahkan hasil dengan ditunjuknya ia menjadi Menkopolhukam di kabinet Jokowi yang baru. Uniknya, karena jabatan itu, Mahfud kini menjadi atasan dari Prabowo yang dulu adalah bosnya.

Posisi Mahfud sebagai sipil pertama yang menduduki kursi Menkopolhukam tak ayal mendapatkan kode keras dari mantan Menkopolhukam sebelumnya Wiranto. Kepada Mahfud MD, Wiranto mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menkopolhukam yang baru. "Pekerjaan rumah cukup banyak, Papua belum selesai, radikalisme belum selesai, terorisme belum selesai, saya kira banyak lagi," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 23 Oktober, sebelum acara serah terima jabatan.

Wiranto menambahkan bahwa tugas inti Kemenkopolhukam adalah menjaga stabilitas keamanan karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan stabilitas hukum dan keamanan dan politik maka akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional, hanya itu sebenernya tugasnya. Kelihatannya sederhana, tapi dalam praktiknya sangat rumit dan sangat beragam," lanjutnya.

Kumparan [Wiranto Ingatkan Mahfud MD: Masalah Papua, Terorisme Belum Selesai]

Hal yang harus diperhatikan adalah tantangan berat yang telah dipaparkan Wiranto ke Mahfud terkait tugasnya di Kemenkopolhukam. Apakah ini ada hubungannya dengan status Mahfud MD yang berlatar belakang sipil? Bukankah ada orang yang justru acap kali bergesekan dengan Wiranto saat berlangsungnya Pilpres 2019? Siapa lagi kalau bukan Menhan Prabowo Subianto. Mengapa Wiranto tidak berkomentar tentang penunjukkan Prabowo sebagai Menhan?

Wiranto tak mewanti-wanti Prabowo, yang ia peringati adalah Mahfud MD. Mungkinkah ada kaitannya dengan latar belakang yang sama antara Wiranto dan Prabowo yakni dari militer? Apakah ini tandanya apabila ada pihak sipil yang menduduki posisi Menkopolhukam yang menjadi atasan bagi orang-orang militer, maka militer yang awalnya saling gontok-gontokan jadi bersatu demi melawan pihak sipil?

Coba saja tengok perbedaan perlakuan yang diberikan ketika posisi Menhan diberikan kepada Prabowo.  "Besok saya menyerahkan tugas tanggungjawab saya pada pemimpin baru, kepada teman saya dia calon presiden, nggak jadi presiden jadi Menhan ajalah. Mudah-mudahan Kemhan ini bertambah jaya," ucap Ryamizard tentang Prabowo di Kemenhan, Jakarta Pusat, 23 Oktober.

Kumparan [Ryamizard: Besok Saya Serahkan Tugas ke Teman Saya, Dia Calon Presiden]

Selain perbedaan latar belakang, ada perbedaan pandangan antara sipil dan militer nantinya dalam menangani Papua dan Radikalisme-Terorisme. Saat Papua bergejolak dan bendera Bintang Kejora berkibar, Menkopolhukam Wiranto melarang pengibaran bendera itu. Masyarakat diminta menaati UU.  "Jadi kalau ada (yang) kemudian mengibarkan bendera itu apalagi di istana, di depan Istana dan sebagainya, pasti ada hukumnya, ada undang-undangnya. Kita ikut undang-undang aja lah," ujarnya 29 Agusutus lalu.

Detik [Ini Dasar Aturan yang Larang Berkibarnya Bendera Bintang Kejora]

Lantas mari kita tengok perbedaan pandangan dari Mahfud yang berlatar belakang sipil. Menurut Mahfud membawa bendera Bintang Kejora dan Tauhid boleh saja dengan syarat tak membawa unsur kemerdekaan. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam acara ILC 3 September lalu.

"Bendera Tauhid itu la ilaha illallah itu bukan bendera radikal”, kata Mahfud. Ia pun berani memegang bendera tersebut, karena bendera itu justru untuk menguatkan iman. “Tapi kalau bendera itu digunakan kelompok untuk melawan negara, melawan ideologi negara yang sudah sah itu namanya radikal”, jelas Mahfud. Tentang pelarangan bendera Bintang Kejora oleh pemerintah, Mahfud mengatakan pemerintah jangan secara sembarangan melarang pengibaran bendera Bintang Kejora.

Tribunnews [Mahfud MD Sebut Mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan Tauhid Tak Boleh Sembarangan]

Contoh lain dari pandangan sipil bisa kita tengok dari permintaan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin setelah terjadi penusukan Wiranto. Saat itu Kyai Ma’ruf meminta penanganan radikalisasi, intoleransi dan terorisme di Indonesia tidak dilakukan secara represif. "Pencegahannya lebih intensif, dan ke depannya dengan cara yang soft, artinya tidak represif tapi pendekatannya yang soft untuk menangkal mau pun mengembalikan mereka yang terpapar," ujar Ma'ruf di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto usai menjenguk Wiranto pada 13 Oktober lalu.

Antara News [Ma'ruf Minta Penanganan Radikalisasi dan Terorisme Tidak Represif]

Coba lihat pandangan militer seperti Prabowo. Setelah penusukan Wiranto ia mengecam keras pelaku penusukan mantan Panglima ABRI itu. "Saya mengutuk semua bentuk radikalisme, semua bentuk terorisme. Semua bentuk kekerasan kita hindari," ujarnya di lobby Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jumat 11 Oktober.

RMOL [Prihatin Lihat Wiranto, Prabowo: Saya Kutuk Semua Bentuk Radikalisme Dan Terorisme]

Perbedaan pandangan ini bisa membenturkan pemerintahan kita sendiri nantinya. Apalagi persoalan terorisme baru-baru ini kembali mencoreng nama Indonesia di dunia internasional.

Bulan September lalu tiga orang Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan dan diselidiki oleh Departemen Keamanan Internal Singapura (ISD) atas tuduhan mendukung kelompok ISIS dan Jemaah Ashorut Daulah (JAD). Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyatakan ketiga perempuan WNI itu bekerja sebagai PRT di Singapura selama 6 – 13 tahun.

Tanggal 23 Oktober 2019, 3 PRT asal Indonesia resmi didakwa atas pidana mendanai terorisme oleh pengadilan Singapura. Investigasi dari Departemen Urusan Komersial (CAD) Kepolisian Singapura mengatakan bahwa para PRT tersebut telah mengumpulkan atau memberikan uang dalam beberapa kesempatan kepada sejumlah individu di Indonesia antara September 2018 – Juli 2019.

"Mereka (CDA) memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa dana ini akan digunakan untuk memfasilitasi aksi teroris di luar negeri," kata MHA. "Terorisme dan pendanaannya merupakan ancaman besar bagi keamanan domestik dan internasional, dan tindakan global diperlukan untuk membatasi kelompok teroris dari pendanaan dan material," tambah MHA dalam pernyataannya.

Detik [3 PRT Indonesia di Singapura Didakwa Mendanai Terorisme]

Temuan ini menambah daftar persoalan terorisme yang melibatkan WNI. Seperti pada bulan Mei lalu Divisi Anti Terorisme Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) kembali menangkap seorang WNI karena diduga terlibat jaringan terorisme dan menjadi pengikut ISIS.

CNN Indonesia [Polisi Malaysia Sebut 2 WNI terlibat Terorisme, 1 Ditangkap]

Bahkan bulan Januari lalu suami istri asal Indonesia telah melakukan aksi bom bunuh diri di gereja Pulau Jolo, Mindanao, Filipina.

CNN Indonesia [WNI Pelaku Bom Bunuh Diri Masuk Filipina Secara Ilegal]

Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Demi menjaga kestabilan dan keamanan di Indonesia serta menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional, manakah pandangan yang lebih tepat dalam menangani konflik Papua serta Radikalisme-Terorisme? Apakah cara keras militer? atau cara lembut ala sipil?

Lalu dengan posisi Menkopolhukam Mahfud MD dari sipil yang menjadi atasan Menhan Prabowo dari militer, apakah tidak akan terjadi bentrok pandangan? Terlebih lagi, Mahfud dulunya bekerja pada Prabowo. Jadilah Bentrok ganda antara pemikiran militer vs sipil dan posisi bawahan vs atasan yang kini terbalik.